Pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Subarsono menilai rencana pemerintah merekrut 1,3 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu sebagai keputusan rasional sesuai kondisi ekonomi RI saat ini.
“Itu adalah keputusan yang rasional dalam jangka pendek dan menengah dengan melihat kondisi ekonomi negara saat ini untuk mengatasi kekurangan SDM di instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, dan sekaligus mengurangi pengangguran bagi PPPK yang sudah selesai kontraknya,” ujar Subarsono dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, kebijakan tersebut berdampak pada berbagai aspek. Dari sisi manajemen sumber daya manusia, tenaga PPPK dapat mengisi kekurangan SDM di sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Sedangkan dari sisi keuangan, skema PPPK juga mengurangi beban anggaran negara karena tidak ada kewajiban pensiun.
“Pemerintah dan masyarakat mendapat keuntungan karena layanan publik dapat dipenuhi,” ujarnya.
Namun, dari sisi kepegawaian, kata dia, skema PPPK kurang memberi keamanan psikologis karena kontrak terbatas.
Undang-Undang (UU) Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 37 mengatur masa kerja PPPK paling singkat 1 tahun, dan perpanjangan untuk jabatan pimpinan tinggi tertentu paling lama 5 tahun.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat jumlah PPPK saat ini sekitar 1,16 juta orang atau 25 persen dari total ASN. Jika ditambah 1,3 juta pegawai baru, maka jumlah PPPK akan menjadi lebih dari 2,4 juta orang.
Subarsono memperkirakan kebijakan itu sebagai solusi jangka pendek dan menengah untuk merespons kepentingan PPPK dan usaha pemerintah untuk meredam gejolak sosial yang diperkirakan memiliki potensi untuk muncul di permukaan.
Selain itu, kata dia, kebijakan tersebut juga bisa menimbulkan kesenjangan antara ASN dengan PPPK, sebab terdapat kesulitan yang dialami pemerintah dan rekrutmen PPPK dalam menjaga loyalitas mereka.
“Ada peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan tenaga dengan kompetensi yang tinggi, bahkan untuk memperoleh tenaga ahli. Namun, bisa saja kemungkinan untuk menampung tenaga honorer yang telah lama mengabdi tetapi belum lolos menjadi CPNS,” katanya.