ASEAN Economist UOB Indonesia, Enrico Tanuwidjaja menjelaskan penentu pergerakan suku bunga adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Di Amerika Serikat, dampak dari penetapan tarif impor akan menyebabkan inflasi tinggi.
“Bulan Mei mungkin belum masih ditahan. Tapi Juni onwards, menurut saya ada kemungkinan dia harus cut lebih cepat karena dampaknya ke sektornya riil lebih cepat,” ujar Enrico dalam acara Power Lunch CNBC TV, dikutip Jumat (25/4/2025).
Menurut Enrico, The Fed akan menurunkan suku bunganya sebanyak tiga kali, dimulai pada bulan Mei 2025 mendatang.
Adapun total penurunan sebanyak tiga kali masing-masing 25 basis poin hingga akhir tahun. Dengan demikian suku bunga AS dari 4,5% akan menjadi 3,75%.
“Tiga, kali 25 basis poin. Jadi dari level hari ini, 4,5% menjadi 3,75-an, kurang lebih,” ujarnya.
Enrico menjelaskan perkiraan penurunan suku bunga The Fed ini baru ada sejak Presiden AS, Donald Trump menjabat. Tepatnya, saat ia menetapkan tarif respirokal untuk para negara mitra dagangnya.
“Dampak tarif itu menjadi suatu bumerang. Inflasi yang dibentuk akibat tarif justru menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan bahkan meningkatkan bukan saja resiko resesi,tapi resiko stagflasi, yakni inflasi naik dan ekonomi stagnan,” ujarnya.
Dengan The Fed yang diperkirakan akan segera memangkas suku bunga, bank sentral lain akan melakukan hal yang sama.
“Nanti semua pada ikutan juga.Tapi tergantung policy space atau ruang geraknya. Indonesia menurut saya pun masih memiliki space untuk kita melonggarkan tingkat kebijakan moneter tersebut,” ujarnya
Indonesia, dengan bauran energi saat ini masih didominasi oleh batubara (38%), minyak (31%), dan gas (19%), menghadapi tantangan besar dalam mencapai Net Zero Emissions 2060.
Agar transisi ini berjalan efektif, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam kebijakan karbon, pengelolaan emisi, serta transformasi ekonomi hijau.
Kebijakan Karbon: Strategi Menuju Efisiensi dan Transparansi Pajak karbon telah diterapkan di beberapa negara sebagai mekanisme untuk mengendalikan emisi. Indonesia sendiri menetapkan tarif Rp 30/kg CO2, jauh lebih rendah dibandingkan standar global, seperti Uni Eropa yang mencapai Rp 1.000/kg CO2 [KESDM, 2024]. Namun, penerapan pajak karbon masih menghadapi beberapa tantangan:
1. Struktur Pajak yang Masih Lemah Kebijakan saat ini belum cukup untuk menciptakan insentif bagi industri agar beralih ke energi bersih. Subsidi energi fosil masih Rp 350 triliun/tahun, sementara insentif energi hijau kurang dari Rp 50 triliun [Sumber: PLN RUPTL 2024].
2. Minimnya Perdagangan Karbon Pasar karbon domestik masih kecil, dengan transaksi sekitar Rp 70 miliar/tahun, padahal potensi Indonesia mencapai Rp 200 triliun jika pasar karbon dioptimalkan [Sumber: KESDM 2024].
3. Kesadaran Industri dan Regulasi yang Terfragmentasi Banyak sektor masih belum memiliki roadmap untuk transisi energi, sehingga efektivitas pajak karbon belum optimal. Tanpa regulasi yang lebih kuat, pajak karbon hanya akan menjadi kebijakan administratif tanpa dampak nyata terhadap pengurangan emisi.
Dibutuhkan harmonisasi kebijakan agar pajak karbon benar-benar mendorong industri menuju energi lebih bersih.
B. Net Zero Emissions: Perlu Strategi yang Holistik Net zero bukan berarti menghentikan energi berbasis karbon, tetapi memastikan jumlah karbon yang dilepaskan seimbang dengan jumlah karbon yang diserap. Strategi ini mencakup tiga pendekatan utama: pengurangan emisi dan peningkatan carbon absorption, serta mitigasi dan adaptasi
1. Reduksi Emisi: Teknologi dan Efisiensi Indonesia baru merancang tiga proyek pilot CCS, sedangkan China dan AS telah mengoperasikan lebih dari 50 fasilitas CCS [Sumber: IEA 2024]. Peningkatan efisiensi energi di sektor industri, elektrifikasi transportasi, dan pengurangan pemborosan energi menjadi faktor penting dalam menekan emisi.
2. Solusi Berbasis Alam: Reforestasi dan Konservasi Indonesia memiliki 93 juta hektare hutan tropis yang dapat menyerap lebih dari 1,8 miliar ton CO2 per tahun. Namun, deforestasi mencapai ±300 ribu hektar per tahun, yang mengurangi kapasitas serapan karbon [Sumber: KLHK 2024].
Investasi dalam penghutanan kembali, restorasi lahan gambut, dan pengelolaan ekosistem pesisir harus menjadi bagian integral dalam strategi net zero emissions.
3. Mitigationand Adaptation Selain mitigasi emisi, Indonesia juga perlu berfokus pada adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini mencakup pengelolaan sumber daya air, perlindungan ekosistem pesisir, serta investasi dalam infrastruktur hijau untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak iklim ekstrem.
Transisi Ekonomi Hijau: Perubahan yang Harus Realistis dan Adaptif Mengalihkan ekonomi ke energi hijau bukan hanya tentang mengganti sumber daya energi, tetapi juga membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Tantangan utama dalam transisi ekonomi hijau mencakup:
1. Biaya Energi Bersih yang Masih Tinggi Saat ini, biaya listrik batubara hanya Rp 500/kWh, sedangkan tenaga surya masih di Rp 1.200/kWh, sehingga insentif komprehensif diperlukan agar energi hijau lebih kompetitif [Sumber: PLN RUPTL 2024].
2. Minimnya Investasi dalam Infrastruktur Hijau Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp 3.500 triliun hingga 2060, tetapi alokasi saat ini hanya Rp 150 triliun/tahun [Sumber: IEA 2024]. Tanpa kebijakan yang menarik bagi investor, pengembangan energi bersih bisa berjalan lebih lambat dibanding target.
3. Ketergantungan pada Industri Fosil Industri berat masih bergantung pada energi fosil karena ketersediaan dan stabilitas pasokan. Produksi minyak dalam negeri hanya 700 ribu barel per hari (bph), sedangkan kebutuhan mencapai 1,5 juta bph, sehingga ketergantungan impor masih tinggi [Sumber: BPS 2024].
Selain transisi teknologi, ekonomi hijau juga harus tetap affordable/ terjangkau bagi masyarakat dan industri. Tanpa skema yang adil dan fleksibel, transisi energi bisa menyebabkan beban ekonomi yang tinggi bagi negara berkembang.
Peran Negara Maju: Sinergi, Bukan Ketergantungan Negara maju memiliki keunggulan dalam teknologi, pendanaan, dan akses pasar, sehingga kolaborasi dengan mereka sangat penting. Namun, ini harus dilakukan dengan pendekatan yang saling menguntungkan:
1. Transfer Teknologi yang Realistis Negara maju bisa membuka akses teknologi rendah karbon dengan skema yang fleksibel dan memungkinkan implementasi nyata di negara berkembang.
2. Pendanaan Hijau yang Berorientasi Jangka Panjang Hibah dan investasi berbasis ESG harus lebih difokuskan pada proyek di negara berkembang, bukan hanya korporasi besar di negara maju.
3. Kemitraan dalam Perdagangan Energi Bersih Indonesia, sebagai produsen nikel dan bauksit terbesar, dapat menjadi mitra utama dalam industri baterai dan kendaraan listrik jika perdagangan energi hijau lebih inklusif.
Dengan pendekatan yang lebih strategis, Indonesia tidak hanya bisa menjadi penerima manfaat transisi energi, tetapi juga pemimpin dalam kebijakan energi berkeadilan di ASEAN.
Kesimpulan: Transformasi Indonesia Menuju Masa Depan Energi Transformasi energi bukan hanya tentang pergeseran teknologi, tetapi juga perubahan mentalitas, kebijakan, dan strategi ekonomi. Untuk memastikan transisi yang sukses, Indonesia harus:
• Memperkuat kebijakan karbon agar benar-benar mendorong industri beralih ke energi lebih bersih. • Menyeimbangkan strategi net zero emissions dengan pendekatan teknologi dan solusi berbasis alam. • Membangun transisi ekonomi hijau yang lebih inklusif, memastikan energi bersih tetap kompetitif dan terjangkau. • Memanfaatkan sinergi global dengan negara maju tanpa menjadi ketergantungan.
Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam transisi energi global, tetapi harus mengambil peran aktif sebagai pemimpin transformasi energi di ASEAN. Untuk Indonesia dan dunia yang lebih cerah.
Pasalnya, akun Google menyimpan banyak informasi sensitif. Misalnya rekam jejak pencarian informasi di browser, verifikasi untuk akun di platform lain seperti media sosial dan layanan keuangan, rekam jejak lokasi, dll.
Jangan sampai akun Google dibobol, karena bisa turut mengancam keamanan akun-akun lain.
Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mengecek secara berkala perangkat apa saja yang masuk ke akun Google. Anda bisa melihat akses tidak sah ke platform email ataupun media seperti foto dan video.
Setelah menemukan perangkat lain yang mengakses akun, Anda bisa langsung mengeluarkan dan menutup aksesnya.
Namun perlu diingat juga soal layanan dan aplikasi ketiga yang tidak digunakan namun diambil alih peretas. Karena bisa jadi keduanya menyalahgunakan izin yang diberikan.
Untuk melihat perangkat apa saja yang sudah mengakses akun Google Anda, berikut caranya dikutip dari PC World:
PC
1. Buka laman layanan Google seperti Search atau Gmail
2. Klik ikon profil
3. Pilih Manager Your Google Account
4. Tekan tombol Security
5. Scroll ke Your Devices dan klik Manage all Devices
6. Lihat daftar perangkat yang mengakses akun, jika ada yang tidak dikenali klik dan pilih Sign Out
Aplikasi Google
1. Buka aplikasi Google
2. Klik ikon profil
3. Masuk ke menu Manage Your Google Account
4. Pilih Security
5. Scroll layar menuju ke Your Devices dan klik Manage All Devices
6. Jika ada perangkat yang tidak dikenali masuk ke akun, klik Sign Out
Nah, itu dia cara mengecek apakah akun Google dibajak atau disadap orang lain. Semoga informasi ini membantu dan selalu jaga keamanan digital Anda!
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno justru mempertanyakan kesungguhan investasi raksasa baterai EV asal Korsel tersebut. Dia menilai, proses penjajakan investasi LG di Indonesia sudah berjalan bertahun-tahun lamanya.
“Kalau misalnya, dia sebetulnya niat nggak sih mau investasi di sini? Bukan, kalau misalnya dia nggak niat ya sudah. Ya memang dari awal nggak ada niat berarti,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Bahkan, Tri mengatakan sejak awal LG tidak tepat waktu dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, hal itu dibuktikan dengan tidak dilakukannya proses groundbreaking proyek rantai pasok baterai kendaraan listrik di Tanah Air. “Kan selalu nggak tepat waktu mereka, udah berapa tahun,” tambahnya.
“Ya kalau misalnya nggak mau ini ya sudah, mau bilang apa,” imbuh dia.
Yang terang, batalnya investasi LG di Indonesia tak akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Kesungguhan investor lebih utama dalam berinvestasi di dalam negeri.
“Mau investor gede, mau kecil, mau ini, yang penting niat nggak dia. Kalau misalnya mau investor gede, kalau cuma omdo, ya nggak lah,” tandasnya.
LG Batal investasi
LG menarik investasi di dalam negeri yang mencakup rencana proyek mulai dari sumber bahan baku hingga memproduksi prekursor, bahan katoda, dan pembuatan sel baterai senilai US$ 7,7 miliar setara Rp 128,84 triliun (asumsi kurs Rp 16.856 per US$).
Melansir Yonhap News Agency, alasan dari batalnya investasi raksasa baterai kendaraan listrik Korsel di Indonesia tersebut lantaran adanya potensi pergeseran dalam lanskap industri, yang akan berujung pada perlambatan sementara permintaan EV global.
“Menimbang kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek,” kata seorang pejabat dari LG Energy Solution, dilansir YNA, dikutip Senin (21/4/2025).
Adapun, konsorsium yang terdiri dari berbagai perusahaan seperti LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp. hingga bersama badan usaha milik negara (BUMN) RI tersebut sebelumnya telah berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia sebelum mencabut investasinya.
Meskipun konsorsium tersebut menarik investasinya di Indonesia, raksasa baterai EV tersebut tetap akan melanjutkan proyek baterai EV yang sudah berjalan dalam negeri bersama dengan Hyundai Motor.
Proyek tersebut adalah pabrik baterai EV milik PT HLI Green Power di Karawang, Jawa Barat. “Namun, kami akan melanjutkan bisnis kami yang sudah ada di Indonesia, seperti pabrik baterai Hyundai LG Indonesia Green Power (HLI Green Power), usaha patungan kami dengan Hyundai Motor Group,” tambahnya.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi pernyataan keras pemerintah China yang mengancam akan mengambil tindakan balasan terhadap negara-negara yang bernegosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS). Ancaman itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan kebijakan tarif timbal balik yang memicu ketegangan global.
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjalankan perdagangan dengan semua mitra dagangnya, termasuk Amerika Serikat, tanpa terpengaruh tekanan dari negara mana pun.
“Terkait dengan informasi yang mengindikasikan bahwa akan ada tindakan dari pemerintah China. Bagaimana sikap pemerintah Indonesia? Kita tetap melakukan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra kita yang lain sebagaimana biasa kita lakukan,” ujar Djatmiko dalam Konferensi Pers di Auditorium Kemendag, Senin (21/4/2025).
Dia menjelaskan, Indonesia tidak akan mengambil tindakan balasan terhadap negara manapun dan tetap mengedepankan prinsip perdagangan multilateral.
“Jadi kita tidak mengambil tindakan balasan apapun, termasuk dengan Amerika. Ini merupakan keputusan pemerintah Indonesia. Terkait dengan pemerintah China, saya rasa Indonesia dan China juga kita sama-sama menjunjung tinggi ya prinsip-prinsip perdagangan multilateral. Kita saling menghormati hak dan kewajiban kita masing-masing,” tuturnya.
Djatmiko juga menegaskan, Indonesia akan terus menjaga hubungan baik dengan seluruh mitra dagang utama, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur diplomasi dan negosiasi.
“Saya tidak bisa berspekulasi apa yang akan terjadi ke depan, yang pasti pemerintah Indonesia akan tetap memastikan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra utama kita itu tetap berjalan dengan sebaik mungkin,” kata dia.
“Kalaupun ada isu di lapangan, selalu akan kita selesaikan di forum diplomasi dan negosiasi perdagangan,” tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah China memperingatkan negara-negara lain agar tidak mengorbankan kepentingan Beijing saat bernegosiasi dagang dengan AS.
“China menghormati semua pihak yang menyelesaikan perbedaan ekonomi dan perdagangan dengan AS melalui konsultasi dengan kedudukan yang setara, tetapi akan dengan tegas menentang pihak manapun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan China,” kata Kementerian Perdagangan China seperti dikutip Reuters, Senin (21/4/2025).
“Beijing akan mengambil tindakan balasan dengan tegas dan timbal balik jika ada negara yang menginginkan kesepakatan semacam itu,” lanjutnya.
Sementara itu, pemerintahan Trump tengah bersiap menekan negara lain agar membatasi perdagangan dengan China sebagai imbalan atas pengecualian tarif dari AS. Juru bicara Kementerian China bahkan menyebut Washington telah menyalahgunakan kebijakan tarif dengan dalih kesetaraan.
“Amerika Serikat telah menyalahgunakan tarif pada semua mitra dagang dengan alasan yang disebut kesetaraan, sementara juga memaksa semua pihak untuk memulai apa yang disebut negosiasi ‘tarif timbal balik’ dengan mereka,” tambah juru bicara tersebut.
Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) yang digelar pada Kamis, 17 April 2025 lalu. Selain itu, Cimory juga sepakat menggunakan sisa perolehan laba bersih sebagai laba ditahan untuk pengembangan kegiatan usaha perusahaan.
Adapun laba bersih Cimory sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar Rp 1,51 triliun, naik 22,39% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu tidak terlepas dari penjualan bersih sebesar Rp9,02 triliun, naik 16% dari setahun sebelumnya.
Mengutip keterbukaan informasi, pembayaran dividen akan dilakukan pada 9 Mei 2025. Periode perdagangan saham dengan hak dividen alias cum dividen untuk pasar reguler dan negosiasi jatuh pada tanggal 28 April 2025, sedangkan untuk pasar tunai pada tanggal 30 April 2025.
Sementara tu, ex dividen untuk pasar reguler dan negosiasi jatuh pada tanggal 29 April 2025, dan untuk pasar tunai pada tanggal 2 Mei 2025.
Tanggal daftar pemegang saham yang berhak dividen alias recording date adalah 30 April 2025.
“Kalau 80 ribu Kopdes (Koperasi Desa) perlu SDM, sudah kita hitung-hitung bisa 1 juta sampai 2 juta lapangan kerja baru,” ujarnya dalam acara Konferensi Pers Peluncuran Website Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di gedung Kementerian Koperasi, Senin (21/4).
Budi memaparkan, dalam pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih akan memerlukan sejumlah posisi tenaga kerja mulai dari pengawas, pegawai/pengurus hingga pengemudi untuk mengantarkan barang.
“Kalau pengawas, pengurus itu kan mekanismenya musyawarah desus (desa khusus) nya yang angkat. Kalau karyawan, pengelola Koperasi beda lagi. Itu di-hire,” ucapnya.
“Paling tidak untuk pengemudi truk saja, sudah bisa nambah 160 ribu lapangan kerja, itu baru dari supir truk. Jadi kita sudah menghitung bisa 1 sampai 2 juta lapangan kerja baru di desa,” jelasnya.
Program yang rencananya akan beroperasi mulai 12 Juli 2025 mendatang ini akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional.
Budi menambahkan, pihaknya sedang menghitung gaji pengawas Koperasi Desa Merah Putih yang sebelumnya akan dilatih terlebih dahulu sebelum bekerja.
“Ya kan keperluannya kan nanti dikalkulasi, kalau buat pelatihan, pengawasnya pasti kita latih, pengelola kita latih,” pungkasnya.
Sanksi sebesar Rp 202,5 miliar dibebankan kepada Google. Selain itu perusahaan diminta agar menyetop kewajiban penggunaan Google Play Billing (BPB) System dalam Play Store.
Terkait hal ini, Shafiq Husein yang merupakan Founder dan CEO Gambir Studio mengatakan sebagai developer inginnya yang praktis hanya dengan satu API. Penting juga untuk memperhatikan soal keamananya.
“Sebenarnya kalau aku sebagai user memang kalau makin banyak pilihan ya berarti ada pilihan lain gitu ya. Cuman yang paling penting menurutku adalah securitynya seperti apa,” kata Shafiq.
“Kalau ada payment di luar Google misalkan, tapi aplikasinya di dalam Google. Nah ini security nya siapa yang bisa nge-handle nih? Dari saat itu berarti kan kalau itu keluar dari aplikasi kan, dioper lagi ke tempat lain gitu,” dia menambahkan.
Jika memang itu yang terjadi, dia menanyakan siapa yang akan bertanggung jawab soal keamanannya. Sebab ada data pembeli yang dikirimkan melalui API.
“Ini masalah kerahasiaan dan security-nya siapa yang mau tanggung itu. Kedua adalah pihak developer ini saat dia melakukan penagihan dari pembayarannya dia akan seperti apa, apakah dia harus membuat rekonsiliasi ke tiap payment gateway satu-satu atau bagimana,” ucapnya.
Shafiq menjelaskan yang terjadi sekarang adalah satu pintu dari Google. Akan jadi pertanyaan saat ada opsi pembayaran lain ke mana pengguna melakukan rekonsilitasi.
Masalahnya, dia mengatakan tidak semua pengembang memiliki orang finance untuk melakukannya setiap bulan. “Aku enggak yakin developer kita itu punya orang finance semua di studio itu melakukan rekonsiliasi tiap bulannya,” tutur Shafiq.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Gemilang Tarigan menyadari menaikan tol ini merupakan aturan yang baku setiap 2 tahun tarif akan naik sesuai dengan terjadinya inflasi ini menurut undang-undang. Namun Ia menyorotinya bahwa persyaratan kenaikan tarif ini bahwa kondisi jalan tol harus mulus dan rambu-rambu yang terpelihara dengan baik. Artinya lulus Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang ditetapkan.
“Apakah kondisi ini sudah dihitung dengan benar dan persyaratannya dicek dengan sesuai keadaan? Siapa yang memberi kan penilaian? Ini yang diragukan,” kata Tarigan kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (20/4/2025).
Sayangnya kualitas jalan tol di Indonesia kerap tidak sesuai dengan ekspektasi pelaku usaha, dimana kerap ditemui banyak jalan berlobang. Sayangnya dengan kualitas seperti ini masyarakat tetap harus menanggung kenaikan tarif tol.
“Angka kenaikan tol ini jumlahnya kecil sehingga kadang kala sulit untuk diajukan kepada pemilik barang atau pengguna jasa, namun lama-lama ini juga membengkak sehingga ini menjadi beban dari pengusaha logistik,” sebut Tarigan.
Namun belakangan persaingan antara perusahaan logistik juga semakin ketat. Alih-alih menaikkan biaya yang berpotensi kehilangan pelanggan, pengusaha logistik lebih memilih untuk menanggungnya sembari menekan efisiensi.
“Hal ini yang menjadi masalah di pengusaha logistik karena jumlah penyedia jasanya cukup banyak sehingga harga ongkos angkot setiap tahun bukannya malah naik tapi malah cenderung turun,” sebut Tarigan.
Sebelumnya rencana kenaikan tarif 38 jalan tol pada tahun ini membuat kalangan pelaku logistik gerah. Pasalnya kenaikan tarif bakal membuat biaya logistik bakal semakin mahal.
“Transportation cost-nya akan naik. Sementara transportation cost di dalam supply chain cost itu berkontribusi 40-50%. Terutama yang industri berbentuk liquid lebih gede lagi biaya transport itu di dalam biaya rantai pasok total,” kata Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto kepada CNBC Indonesia, Senin (14/4/2025).
Karenanya minat pengusaha logistik untuk menggunakan tol bakal semakin rendah. Saat ini pun banyak truk yang lebih memilih untuk menggunakan jalan arteri dibanding jalan tol, pasalnya biaya arteri jauh lebih murah. Hal ini sudah terjadi pada jalur Pantura, dimana banyak truk melintas, padahal sudah ada jalan tol Trans Jawa.
“Selama ini jalan tol digunakan hanya dari Jakarta sampai Cikampek, kemudian belok kiri arah Pantura selebihnya lewat jalan arteri. Jakarta-Surabaya lewat tol dan arteri bedanya cuma 10 jam kok. Costumer bilang ya udah beda 10 jam dia tidak mempengaruhi inventori saya,” kata Mahendra.
Sebagai gambaran biaya logistik yang bisa ditanggung pengusaha untuk truk muatan 16 ton untuk rute Jakarta-Surabaya sebesar Rp 10 juta. Nilai tersebut sudah mencakup upah supir, bensin, hingga tarif tol. Jika tarif tol naik maka biaya logistik juga otomatis bakal ikut terkerek.
“Akhirnya penumpukan di jalan Pantura. Yang penting kita masuk dan kalau umpamanya biaya tol itu naik, yang menanggung pengguna akhir yaitu industri. Mereka juga teriak. Mereka nggak mau terima ketika tarif jalan tol naik terus kita bebankan ke mereka. Nggak mau,” kata Mahendra.
