Kuasa Hukum Tegaskan Nadiem Makarim Tak Terlibat Kasus Google Cloud

Kuasa Hukum Tegaskan Nadiem Makarim Tak Terlibat Kasus Google Cloud

Nadiem Makarim

Kuasa Hukum Nadiem Makarim Dody S. Abdulkadir membantah keterlibatan kliennya dalam penggunaan Google Cloud. Hal ini merespons penyelidikan dugaan perkara korupsi yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dody menegaskan, Nadiem telah memberikan klarifikasi kepada penyidik KPK mengenai hal ini. Dalam keterangan itu, Nadiem menjelaskan penggunaan Google Cloud merupakan ranah pelaksana operasional di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

“Pak Nadiem telah menjelaskan bahwa terkait penggunaan Google Cloud tersebut merupakan ranah pelaksana operasional di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dalam hal ini adalah Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), sehingga tidak ada keterlibatan Pak Nadiem,” ujar Dody dalam siaran persnya, Sabtu (22/11/2025).

Dody berharap Nadiem mendapatkan perlakuan hukum yang adil untuk tidak dilibatkan dalam perbuatan melawan hukum yang memang tidak diperbuat Nadiem. Hal ini termasuk dugaan rasuah yang tengah diusut KPK tersebut.

“Klien kami sangat berharap mendapat perlakuan hukum yang adil sehingga Pak Nadiem tidak dilibatkan pada suatu perbuatan hukum yang tidak dilakukannya, termasuk dalam penggunaan Google Cloud tersebut,” tambah Dody.

AS dan Rusia Diduga Godok Rencana Perdamaian Baru, Ukraina Diminta Serahkan Wilayah

AS dan Rusia Diduga Godok Rencana Perdamaian Baru, Ukraina Diminta Serahkan Wilayah

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjabat tangan dalam pertemuan di Alaska. (Foto: X)

Delegasi pejabat senior Amerika Serikat (AS) akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kyiv pada Kamis (20/11/2025), diduga untuk membahas rencana perdamaian baru guna menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina.

Laporan mulai bermunculan pada Rabu (19/11/2025) yang menyebutkan bahwa AS dan Rusia telah menyiapkan rencana perdamaian baru berisi konsesi besar dari Ukraina. Baik Washington maupun Moskow belum secara resmi mengonfirmasi rencana tersebut.

Mengutip sumber-sumber yang mengetahui masalah ini, AxiosFinancial Times, dan Reuters melaporkan bahwa rencana tersebut mengharuskan Kyiv menyerahkan beberapa wilayah dan persenjataan, serta memangkas Angkatan Bersenjata Ukraina secara signifikan.

Utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan utusan pemimpin Rusia Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, diyakini terlibat dalam penyusunan rencana perdamaian 28 poin tersebut.

Periksa 3 Agen TKA, Berikut yang Didalami

Periksa 3 Agen TKA, Berikut yang Didalami

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga agen tenaga kerja asing (TKA) sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Mereka adalah, Rokiyah, Tri Utomo, dan Syaiful Anwar.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menyatakan, ketiganya memenuhi panggilan. Dari keterangan mereka, digali perihal dugaan pemerasan yang dilakukan eks Sekretaris Jenderal Kemnaker, Heri Sudarmanto (HS).

“Saksi hadir, penyidik mendalami materi terkait penelusuran aliran uang tidak resmi dugaan tindak pemerasan oleh tersangka HS, saat menjabat sebagai Direktur PPTKA dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker,” kata Budi yang dikutip Selasa (18/11/2025).

Diketahui, KPK menetapkan Heri sebagai tersangka baru dalam perkara pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) di Kemnaker.

“Benar, dalam pengembangan penyidikan perkara ini, KPK menetapkan satu orang tersangka baru, Saudara HS, mantan Sekjen Kemenaker,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (29/10/2025).

Budi menjelaskan Heri ditetapkan tersangka dalam surat penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan KPK pada Oktober tahun 2025 ini. Meski demikian, Budi belum merinci peran Heri di dalam perkara ini.

Rumah Digeledah

KPK menggeledah Heri Sudarmanto (HS) pada Selasa (28/10/2025). Penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kemnaker.

hipmibelu.org

TNI Siapkan 20.000 Prajurit untuk Misi Perdamaian di Gaza

TNI Siapkan 20.000 Prajurit untuk Misi Perdamaian di Gaza

Prajurit TNI

Presiden Prabowo Subianto disebut akan menyiapkan 20.000 pasukan perdamaian untuk dikirim ke Gaza. Menanggapi hal itu, TNI memastikan siap mengerahkan prajuritnya.

“Tentang kesiapan 20.000 prajurit dan latihan, angka 20.000 adalah kapasitas kekuatan TNI yang telah disiapkan dalam kerangka dukungan perdamaian dan kemanusiaan,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, Minggu (16/11/2025).

Freddy menyebut, personel yang disiapkan berasal dari satuan rutin yang menjalani pembinaan OMSP dan misi PBB. Dengan demikian, kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, serta kemampuan beroperasi di berbagai medan sudah terbentuk.

“Untuk latihan khusus, TNI tetap menunggu mandat final. Namun secara prinsip, pasukan siap melaksanakan keputusan pemerintah secara profesional, proporsional, dan sesuai legal standing nasional maupun internasional,” tegas Freddy.

Terkait misi Gaza, TNI juga menyiapkan kapabilitas inti, terutama di bidang kesehatan dan zeni konstruksi, yang memang dibina untuk operasi kemanusiaan dan perdamaian. Meski demikian, penunjukan nama batalyon tertentu masih menunggu mandat resmi PBB, keputusan pemerintah, serta struktur misi yang akan ditetapkan Dewan Keamanan PBB.

“Saat ini yang disiapkan adalah paket kemampuan dan kapabilitas, bukan satuan spesifik,” ujar Freddy.

MUI: Konsep Ekoteologi Pemahaman Manusia dengan Lingkungan Punya Hak Sama

MUI: Konsep Ekoteologi Pemahaman Manusia dengan Lingkungan Punya Hak Sama

MUI: Konsep Ekoteologi Pemahaman Manusia dengan Lingkungan Punya Hak Sama

Konsep ekoteologi adalah pemahaman bahwa manusia dan lingkungan memiliki hak yang sama. Konsep ekoteologi dalam menanam pohon menganggap dan menggambarkan bahwa menanam pohon bukan sebagai objek dan subjek.

Hal ini diutarakan Ketua MUI Bidang Infokom KH Masduki Baidlowi dalam diskusi Ekoteologi Bagi Guru Madrasah se-Tangerang Selatan di Padepokan ASWAJA, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Ketika nilai spiritual dilepas manusia menjadi serakah. Sehingga menghadapi kesulitan luar biasa kalau tidak memahami (konsep yang) disebut ekoteologi,” ujar Kiai Masduki, dikutip, Jumat (14/11/2025).

Juru Bicara Wakil Presiden ke-13 RI ini menegaskan bahwa tanamam memiliki jiwa yang Allah Ta’ala berikan untuk harmoni, sehingga ada keseimbangan untuk menjadi lestari.

Oleh karena itu kata dia, guru harus memiliki pemahaman mengenai ekoteologi. Pemahaman tersebut diharapkan dapat dibangun kepada muridnya untuk merawat lingkungan. Begitu juga perlakuan terhadap binatang.

“Harus begitu sehingga dari kecil diajari konsep menyayangi binatang untuk kita perhatikan. Dari konsep seperti ini dalam konteks ekoteologi masih abai,” tuturnya.

Kiai Masduki berharap melalui kegiatan ini dapat merubah cara pandang guru yang bisa merambah kepada para murid generasi muda bangsa yang diharapkan menjadi generasi emas pada 2045.

Menurutnya, jika generasi ini diberikan pemahaman yang baik mengenai ekoteologi, maka kondisi lingkungan ke depan akan semakin baik karena cara pandangnya berubah.

“Sekarang eranya AI, tidak mungkin pemahaman seperti ini tinggal pemahaman. Bagaimana diimplementasikan dalam konsep konsepsi dalam pelaksanaan berkomunikasi secara digital dalam bentuk multi platform, misalnya TikTok,” tegasnya.

Dia juga meminta agar para guru dapat membuat konten terkait ekoteologi di media sosial dengan cara paling sederhana, yaitu menyampaikan bahwa manusia dan lingkungan memiliki hak yang sama.

Duh! 2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas Cipinang, Disembunyikan dalam Pembalut yang Dipakai

Duh! 2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas Cipinang, Disembunyikan dalam Pembalut yang Dipakai

2 Wanita Cantik Bawa Narkoba ke Lapas

Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang dibawa oleh dua wanita berinisial DTU dan S. Kedua wanita cantik tersebut menyimpan narkoba dalam pembalut yang mereka pakai.

Kepala Lapas Narkotika Jakarta,  Syarpani mengaakan, kedua pelaku merupakan pengunjung yang ingin menjenguk warga binaan yang berbeda. Kejadian pertama terungkap ketika petugas penggeledahan mencurigai gerak-gerik salah satu pengunjung yang hendak membesuk warga binaan.

“Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas wanita, ditemukan dua bungkus serbuk kristal putih diduga sabu dengan total berat 9,2 gram yang disembunyikan di dalam pembalut,” ujar Syarpani dikutip Rabu (12/11/2025).

Namun tidak lama berselang, petugas kembali menemukan modus serupa dari pengunjung wanita lain. Ditemukan paket sabu seberat 23,5 gram.

Dalam pemeriksaan, petugas mendapati dua bungkus sabu seberat 23,5 gram yang juga disembunyikan di dalam pembalut wanita,” ucapnya.

Saat ini, kedua tersangka telah diserahkan diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Termasuk barang bukti narkoba jenis sabu seberat 32,7 gram yang disita dari dua orang wanita tersebut.

Menbud Fadli Zon Beberkan Alasan Soeharto Layak Menjadi Pahlawan Nasional

Menbud Fadli Zon Beberkan Alasan Soeharto Layak Menjadi Pahlawan Nasional

Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, membeberkan alasan penetapan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional

 Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon, membeberkan alasan penetapan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2025. Keputusan tersebut diambil setelah kajian panjang dan komprehensif oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta melibatkan para sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

“Yang terkait perjuangan Pak Harto, selama ini yang sudah dikaji antara lain itu Serangan Umum 1 Maret. Beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran Lima Hari di Semarang, menjadi Komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan lima tahunan telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan, serta memperbaiki ekonomi,” ujar Fadli dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Fadli menjelaskan, penilaian terhadap jasa Soeharto tidak hanya berfokus pada masa kepemimpinannya sebagai presiden, tetapi juga pada kontribusinya di bidang militer dan sosial-ekonomi.

“Apalagi ketika itu kita mengalami inflasi luar biasa sampai 600 persen, pertumbuhan (ekonomi) juga minus. Jadi banyak sekali, termasuk pendirian sekolah-sekolah yang luar biasa,” kata Fadli.

Fadli menambahkan, Soeharto dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas nasional, terutama pada masa Gerakan 30 September PKI (G30S/PKI).

“Dan juga pada waktu itu menghentikan pemberontakan yang dilakukan melalui Gerakan 30 September PKI,” imbuhnya.

Menanggapi perdebatan publik mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dikaitkan dengan masa pemerintahan Soeharto, Fadli menegaskan bahwa isu tersebut telah melalui proses hukum.

Kaki Tangan Bupati Ponorogo Ikut Ditangkap saat OTT, Nih Tampangnya!

Kaki Tangan Bupati Ponorogo Ikut Ditangkap saat OTT, Nih Tampangnya!

 Kaki Tangan Bupati Ponorogo Ikut Ditangkap saat OTT, Nih Tampangnya!

Orang Kepercayaan Bupati Ponorogo, berinisial KPU tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Sabtu (8/11/2025). Sebelumnya, KPK menangkap belasan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Pantauan Okezone, nampak orang kepercayaannya Bupati ini tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, sekira pukul 11.40 WIB. Ketika turun dari mobil, KPU terlihat mengenakan kaos berwarna hitam dengan wajah ditutup masker.

Petugas langsung menggiring ke ruang penyelidikan. Dirinya pun tak berbicara apapun ketika melintas dihadapan awak media.

Sebelum KPU, 6 orang lain termasuk Bupati Sidoarjo telah tiba lebih dulu di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 08.10 WIB. Mereka yang telah tiba di KPK masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyelidik.

Budi menyampaikan bahwa dalam operasi senyap itu, KPK mengamankan 13 orang dari pihak swasta maupun pejabat daerah.

Kaki Tangan Bupati Ponorogo Ikut Ditangkap saat OTT, Nih Tampangnya!

Korban Tewas Terjangan Topan Kalmaegi Bertambah Jadi 114 Orang, Filipina Umumkan Status Bencana

Korban Tewas Terjangan Topan Kalmaegi Bertambah Jadi 114 Orang, Filipina Umumkan Status Bencana

Mobil bertumpukan seusai banjir akibat terjangan Topan Kalmaegi di Cebu, Fiilipina. (Foto: BBC)

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah menyatakan status bencana setelah Topan Kalmaegi, salah satu topan terkuat tahun ini, menghantam Filipina tengah dan menyebabkan banjir parah dengan korban jiwa dan kerusakan besar. Jumlah korban tewas akibat Topan Kalmaegi pada Kamis (6/11/2025) telah bertambah menjadi setidaknya 114 orang.

Topan Kalmaegi telah membanjiri seluruh kota di Cebu, pulau terpadat di kawasan itu, di mana 71 orang tewas dilaporkan. Sebanyak 127 orang lainnya hilang dan 82 orang luka-luka, menurut para pejabat.

Pemerintah provinsi Cebu melaporkan 28 kematian tambahan yang tidak termasuk dalam penghitungan yang dirilis oleh kantor pertahanan sipil nasional, menurut AFP.

Kalmaegi meninggalkan Filipina pada Kamis pagi dan bergerak menuju Vietnam tengah, tempat penduduk masih berduka akibat banjir yang menewaskan puluhan orang.

Presiden Marcos Jr. mengatakan kepada wartawan pada Kamis bahwa ia mengambil keputusan tersebut karena kerusakan yang disebabkan oleh Topan Kalmaegi, serta antisipasi badai Uwan lainnya yang diperkirakan akan melanda negara itu selama akhir pekan.

Ketua DPR: Tugas Negara Bukan Memperumit Urusan Rakyat, tapi Mempermudah

Ketua DPR: Tugas Negara Bukan Memperumit Urusan Rakyat, tapi Mempermudah

Ketua DPR RI Puan Maharani

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, aparatur pemerintah harus memiliki tekad kuat memberantas budaya kerja yang menghambat pelayanan publik. Terutama memberantas pola pikir lama yang masih melekat di sebagian aparatur.

“Pola pikir lama itu seperti ’kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah?’ Sikap seperti ini tidak hanya menghambat kemajuan, tetapi juga menjauhkan negara dari rakyatnya,” tegas Puan saat berpidato pembukaan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR, Selasa (4/11/2025).

“Kita harus melakukan perombakan cara berpikir dan cara bekerja bahwa tugas negara bukanlah memperumit urusan rakyat, melainkan mempermudahnya,” tegas Puan lagi.

Dalam setiap kebijakan dan tindakan, lanjut Puan, orientasi aparatur pemerintah harus jelas menghadirkan negara yang cepat melayani, bukan lambat beralasan.

“Negara yang menolong, bukan menunda. Negara yang mendengar, bukan mengabaikan,” paparnya

Dengan semangat itu, Puan mengajak seluruh anggota DPR untuk memastikan bahwa seluruh fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran benar-benar dijalankan untuk memperkuat keberpihakan negara kepada rakyat.

“Sehingga kebijakan yang kita hasilkan tidak hanya mengatur, tetapi juga memberdayakan dan memuliakan kehidupan rakyat,” ujar cucu Proklamator Bung Karno ini.