“Pemerintah yang saya pimpin berusaha untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia,” kata Prabowo ketika acara Hari Buruh Internasional atau May Day di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025)
“Saya tau bahwa ini bukan pekerjaan ringan ini pekerjaan berat. Saya tiap hari diejek, tiap hari diancam, tiap hari macem-macem. Tapi saya tidak gentar saya sudah katakan saya rela saya ikhlas mati urk bangsa dan rakyat saya,” tegasnya.
Para koruptor, kata Prabowo di antaranya berada di dalam instansi pemerintah. Prabowo pun geram sebab para birokrat tersebut sudah digaji oleh rakyat namun tidak memberikan layanan yang baik, justru mencurinya.
“Hai kalian kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan hentikan korupsimu! Hentikan hentikan kalian mencuri uang rakyat hentikan! Dan saya minta dihentikan secepet-secepetnya,” ujar Prabowo.
Prabowo sudah menyiapkan sederet kebijakan dan program untuk membantu masyarakat, antara lain menghilangkan kemiskinan hingga memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan terbaik.
Biaya yang dikeluarkan juga sangat besar. Maka dari itu, langkah yang ditempuh tentunya akan mengoptimalkan kekayaan Indonesia yang selama ini terbengkalai atau dirampas maling.
“Ini perjuangan kami, kami sudah melihat kami sudah menghitung kekayaan bangsa Indonesia begitu besar. Masalahnya maling-malingnya juga banyak,” pungkasnya.
Emas masih diburu warga dunia hingga mengerek harganya ke langit. China menjadi salah satu bank sentral teraktif dalam pembelian emas saat kondisi ekonomi global tengah mengalami krisis. Jika melihat krisis dari tahun 2008 hingga 2023, China memborong emas hingga ratusan ton di tahun-tahun krisis.
Bukan tanpa alasan China memborong emas saat krisis ekonomi global terjadi. Bagi China, emas dianggap sebagai aset yang relatif aman selama masa ketidakpastian ekonomi atau krisis.
Selama krisis finansial, nilai mata uang atau aset lainnya dapat tergerus, sementara emas cenderung mempertahankan nilainya. Oleh karena itu, pemerintah China, yang memiliki cadangan devisa besar, membeli emas untuk melindungi nilai kekayaan negara mereka.
China memiliki cadangan devisa terbesar di dunia, dan sebagian besar cadangan ini berupa dolar AS. Untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dan meningkatkan keberagaman cadangan devisa, China membeli emas sebagai bentuk diversifikasi. Emas memberi mereka alternatif yang lebih stabil dan independen dari fluktuasi mata uang atau kebijakan moneter negara lain.
Dengan memperbanyak cadangan emas, China juga dapat meningkatkan pengaruhnya dalam sistem ekonomi global. Negara ini berusaha memperkuat posisi mereka dalam sistem keuangan internasional yang lebih multipolar, di mana emas memainkan peran penting dalam stabilitas dan kepercayaan ekonomi.
Berdasarkan data World Gold Council (WGC), China memborong emas ratusan ton pada tahun krisis ekonomi global.
Pembelian Emas 2009
Pada tahun 2009, China memborong emas hingga 454,1 ton. Diketahui tahun 2008-2009 merupakan tahun krisis finansial global. Krisis tersebut merupakan krisis finansial terburuk dalam 80 tahun terakhir, bahkan para ekonom dunia menyebutnya sebagai the mother of all crises.
Krisis keuangan yang diawali dengan terjadinya subprime mortgage di Amerika Serikat (AS) ternyata berimbas ke krisis sektor finansial yang lebih dalam. Kondisi ini ternyata semakin memburuk, meluas, dan berkepanjangan serta tidak hanya dirasakan oleh perekonomian AS, tetapi juga dirasakan di berbagai negara termasuk China.
Krisis keuangan global 2008-2009 berdampak signifikan terhadap ekonomi China yang menyebabkan penurunan tajam dalam ekspor akibat berkurangnya permintaan global, yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun pada saat itu, pemerintah China menanggapinya dengan paket stimulus besar, yang membantu mengurangi dampak negatif dan akhirnya menyebabkan pemulihan ekonomi.
Kekhawatiran krisis keuangan global tersebut pun mendorong China memborong emas hingga 454,1 ton pada 2009.
Pembelian Emas 2015-2016
Pada tahun 2015 hingga 2016, China kembali memborong emas usai vakum sejak pembelian terakhir pada 2009. Dimana pada tahun 2015, China membeli emas sebanyak 708,2 ton dan kembali memborongnya pada 2016 sebanyak 80,2 ton.
Perhatian dunia saat itu sedang tertuju pada krisis ekonomi yang dialami Yunani. Krisis terjadi akibat kegagalan membayar utang (default) sebesar 1,5 miliar euro atau sekitar Rp22 triliun pada International Monetary Fund (IMF) yang jatuh tempo 30 Juni 2015. Jumlah tersebut merupakan sebagian kecil dari jumlah utang luar negeri Yunani yang diperkirakan sekitar 243 miliar Euro.
Akibat gagal bayar tersebut, Yunani bangkrut dan kini hanya hidup dari uang pinjaman untuk sementara waktu. Konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah Yunani adalah memperketat pengendalian modal. Bank ditutup untuk mencegah rush atau arus keluar uang tunai. Rakyat Yunani tidak dapat menarik uang tabungan dalam jumlah besar, bahkan uang pensiun yang menjadi hak para pensiunan pun juga tidak bisa ditarik.
Daya beli masyarakatnya menurun drastis, situasi yang tentu saja akan mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran.
Saat Yunani tengah menghadapi krisis, saham-saham di bursa China pun anjlok dalam. Nilai saham yang terdaftar di bursa China mencatatkan kerugian lebih dari US$3 triliun dari puncaknya atau 30% PDB. Sehingga emas menjadi pilihan oleh bank sentral China saat itu.
Pembelian Emas 2019
Tahun 2019 adalah tahun-tahun mendekati puncak Covid-19 yang terjadi pada 2020. China saat itu seolah-olah sudah mengetahui bahwa efek Covid-19 ini akan berdampak buruk terhadap ekonomi global, sehingga China melakukan aksi pembelian emas pada 2019 sebanyak 95,8 ton.
Pandemi Covid-19 memaksa negara-negara dunia menerapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah demi memutus rantai penularan virus. Tetapi, yang terdampak bukan hanya virus. Kebijakan itu juga membuat banyak kegiatan produksi dan konsumsi terhenti, hingga rawan menimbulkan krisis ekonomi global.
International Monetary Fund (IMF) menyebut masa krisis ini sebagai The Great Lockdown atau masa Karantina Besar.
Pembelian Emas 2022-2024
Tahun 2022 seharusnya menjadi kebangkitan ekonomi dunia setelah pandemi Covid-19. Sebaliknya, 2022 ditandai dengan perang baru, rekor inflasi, dan bencana terkait iklim.
Tak heran jika 2022 disebut sebagai tahun “polikrisis”, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh sejarawan Adam Tooze. Akibat kemunduran yang terjadi tahun ini, masyarakat dunia harus bersiap untuk lebih banyak menghadapi kesuraman pada 2023.
Setelah krisis ekonomi akibat Covid pada 2020, harga konsumen mulai naik pada 2021 karena negara-negara mulai menghentikan lockdown atau pembatasan lainnya.
Kala itu, bank sentral bersikeras bahwa inflasi yang tinggi hanya akan bersifat sementara karena ekonomi kembali normal. Namun, serangan Rusia ke Ukraina pada akhir Februari kemudian membuat harga energi dan pangan melonjak.
Banyak negara sekarang bergulat dengan krisis biaya hidup karena upah tidak mengikuti inflasi. Ini memaksa rumah tangga membuat pilihan sulit dalam pengeluaran mereka.
Sementara itu, bank sentral mulai menaikkan suku bunga tahun 2022 sebagai upaya menjinakkan kenaikan inflasi. Hal ini pun berisiko mendorong negara ke dalam resesi yang dalam, karena biaya pinjaman yang lebih tinggi berarti aktivitas ekonomi yang lebih lambat.
Sementara di 27 negara Uni Eropa, 674 miliar euro telah dialokasikan untuk melindungi konsumen dari harga energi yang tinggi. Jerman, ekonomi terbesar Eropa dan paling bergantung pada pasokan energi Rusia, menyumbang 264 miliar euro dari jumlah tersebut.
Selain dari kenaikan harga energi terutama batu bara yang menggila pada 2022-2023. Pada tahun tersebut merupakan tahun teraktif The Federal Reserve (The Fed) dalam menaikkan suku bunga.
Dengan tingginya inflasi dan suku bunga di beberapa negara Eropa dan Amerika saat itu, China pun memborong emas pada tahun 2022 sebesar 62,2 ton. Kemudian China juga menambah porsi pada tahun 2023 sebanyak 224,9 ton. Dan berlanjut pada pembelian tahun 2024 sebesar 44,2 ton.
Industri aset kripto kembali mencetak tonggak sejarah baru. Berdasarkan laporan terbaru, arus modal masuk ke aset Bitcoin telah menembus angka fantastis kurang lebih sebesar US$40 miliar atau setara Rp669 triliun, sejak peluncuran Bitcoin Spot ETF pada Januari 2024. Fenomena ini mencerminkan meningkatnya antusiasme pasar terhadap Bitcoin yang kian dipandang sebagai pilihan instrumen investasi.
Lonjakan arus modal ini semakin ditegaskan oleh laporan mingguan CoinShares pada pekan keempat April 2025, yang mencatat arus masuk sebesar US$3,4 miliar ke produk investasi aset digital-terbesar sejak Desember 2024 dan ketiga terbesar sepanjang sejarah. Dari jumlah tersebut, Bitcoin menjadi penerima utama dengan inflow US$3,18 miliar, disusul Ethereum sebesar US$183 juta. Sementara itu, altcoin seperti Sui dan XRP turut mencatatkan inflow masing-masing US$20,7 juta dan US$31,6 juta
Tidak hanya dari sisi dana, aktivitas pembelian juga menunjukkan tren akumulasi besar-besaran. Strategy, perusahaan publik terbesar pemilik Bitcoin, dilaporkan kembali membeli 15.355 BTC senilai US$1,65 miliar (sekitar Rp25,8 triliun) sepanjang 21-27 April 2025. Kepemilikan total mereka kini mencapai 553.555 BTC. Pembelian ini dilakukan saat harga Bitcoin melonjak dari $87.000 sampai di sekitar $94.000, mencerminkan optimisme pasar yang tinggi terhadap aset digital ini.
Standard Chartered, salah satu bank multinasional ternama, memperkirakan bahwa Bitcoin berpotensi menembus harga US$150.000 pada akhir 2025. Bahkan, ATH (all time high) baru diyakini akan tercapai di kuartal kedua tahun ini, seiring meningkatnya permintaan dari ETF dan efek dari halving Bitcoin yang telah terjadi pada April 2024.
Perlu dicatat, menurut analis dari Standard Chartered, mayoritas arus masuk ETF saat ini tidak berasal dari investor retail, melainkan institusi seperti dana pensiun dan perusahaan manajemen aset besar. Hal ini memberi gambaran bahwa permintaan terhadap Bitcoin bersifat jangka panjang dan lebih stabil.
Selain itu, ETF dari BlackRock, yaitu iShares Bitcoin Trust (IBIT), telah menjadi salah satu ETF dengan pertumbuhan tercepat di sejarah keuangan Amerika Serikat. IBIT mengelola lebih dari 270.000 BTC atau setara US$17,8 miliar hingga April 2025, mengungguli ETF Ethereum maupun produk derivatif lainnya.
Bila tren ini terus berlanjut, maka ekspektasi harga Bitcoin tembus sekitar US$100.000 bukan lagi sesuatu yang mustahil.
Namun berbeda dengan aksi buruh lain yang kerap berpindah dari satu titik lokasi ke titik lain, namun khusus aksi ini buruh hanya berkonsentrasi di satu titik tanpa berpindah.
“Untuk Jakarta di Kawasan industri Pulo Gadung dan KBN cakung. Tidak ada long march, masa tertuju pada silang monas,” kata Direktur aksi KSPI sekaligus Ketua Panitia May Day 2025 Silang Monas Jakarta Eddy Kuntjoro atau Edoy kepada CNBC Indonesia, Rabu (30/4/2025).
TMC Polda Metro Jaya sudah memberi himbauan agar masyarakat tidak melewati beberapa titik diantaranya Monas, Sudirman, Thamrin dan enam titik lainnya. Namun Edoy menyebut bahwa tidak melakan aksi di titik tersebut.
“Tidak ada, masa langsung masuk ke Monas,” sebut Edoy yang juga Vice Presiden Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI).
Adapun himbauan TMC Polda Metro Jaya kepada seluruh warga masyarakat Jakarta untuk menghindari ruas jalan yang mengarah:
Monas
Sudirman
Thamrin
Tomang
Harmoni
Rawamangun
Senen
Tugu Tani
DPR/MPR RI
Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa pengamanan May Day tahun ini menjadi perhatian khusus karena Presiden RI Prabowo Subianto akan hadir di silang Monas.
“Menjadi atensi dari Bapak Kapolri, termasuk Presiden. Dari sekian tahun, baru kali ini Presiden hadir. Jadi, selain pengamanan jalur umum kita juga siapkan jalur VVIP yang akan dikelola oleh Polda Metro Jaya,” kata Agus.Adapun himbauan TMC Polda Metro Jaya kepada seluruh warga masyarakat Jakarta untuk menghindari ruas jalan yang mengarah:
Monas
Sudirman
Thamrin
Tomang
Harmoni
Rawamangun
Senen
Tugu Tani
DPR/MPR RI
Kakorlantas Polri Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa pengamanan May Day tahun ini menjadi perhatian khusus karena Presiden RI Prabowo Subianto akan hadir di silang Monas.
“Menjadi atensi dari Bapak Kapolri, termasuk Presiden. Dari sekian tahun, baru kali ini Presiden hadir. Jadi, selain pengamanan jalur umum kita juga siapkan jalur VVIP yang akan dikelola oleh Polda Metro Jaya,” kata Agus.
Plh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tri Winarno mengungkapkan bahwa laporan kasus terkait pengeboran ilegal terus bertambah. Misalnya saja, di wilayah Sumatra Selatan. Kasus pengeboran sumur minyak ilegal di Sumsel tercatat mencapai 100 kasus per tahun.
Oleh sebab itu, ia menilai dibutuhkan adanya kepastian hukum yang jelas dalam pengelolaan sumur-sumur tersebut. Mengingat, jumlah kasusnya yang cukup besar setiap tahunnya.
“Ini untuk Sumatera Selatan saja, itu sekitar 100 kasus per tahun. Kemudian, dari beberapa hal tadi, sehingga perlu adanya kepastian hukum,” ungkap Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Selasa (29/4/2025).
Sementara dari sisi teknis dan keselamatan, praktik pengeboran sumur ilegal berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa. Hal ini terjadi lantaran operasionalnya tidak sesuai dengan kaidah good engineering practice yang baik dan benar.
Selain itu, produk minyak mentah maupun bahan bakar minyak (BBM) yang dihasilkan juga sering kali tidak sesuai standar karena diolah di kilang yang tidak memenuhi spesifikasi.
Lebih lanjut, Tri mengatakan bahwa aktivitas ilegal drilling juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang cukup tinggi dan memerlukan biaya besar untuk penanganannya. Adapun, dari sisi ekonomi, praktik tersebut juga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara dan mengganggu iklim investasi.
“Terkait dengan aspek ekonomi, mencakup kehilangan potensi negara, serta mengganggu iklim investasi dan lifting migas dan terakhir, terkait dengan aspek sosial dan keamanan masyarakat,” katanya.
Andra Soni mengatakan, total penerimaan asli daearah (PAD) Banten per 25 April 2025 baru terealisasi Rp 1,43 triliun atau 17% dari target Rp 8,31 triliun. Sedangkan pendapatan dari transfer sudah mencapai Rp 802,61 miliar atau 23,32% dari target Rp 3,44 triliun. dan pendapatan lain yang sah belum ada yang terealisasi dari target Rp 6,43 triliun.
“Jadi realisasi APBD 2025 per 25 April 2025 total pendapatannya baru 19,84% (Rp 2,23 triliun) dari target Rp 11,76 triliun. Ini turun dari target karena sejak pemberlauan opsen pajak 2025,” kata Andra Soni saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Penyaluran ini mencapai lebih dari 110.807 debitur di Indonesia. Realisasi tersebut setara 33,34% dari target penyaluran KUR Bank Mandiri tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 38,5 triliun.
Lebih rinci, penyaluran KUR Bank Mandiri pada periode tersebut terus didominasi oleh sektor produksi dengan komposisi sebesar 59,88% atau senilai Rp 7,68 triliun, sedangkan sektor non produksi sebanyak Rp 5,15 triliun atau 40,12% dari total penyaluran KUR di kuartal I 2025.
Adapun berdasarkan sektor tersebut, pertanian menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp 3,81 triliun atau setara 29,72% dari total KUR. Diikuti sektor jasa produksi sebesar Rp 2,71 triliun, industri pengolahan sebesar Rp 984 miliar, perikanan sebesar Rp 164 miliar, dan sektor pertambangan Rp 6,1 miliar.
Sementara dari sisi segmen kredit, penyaluran KUR Bank Mandiri hingga Maret 2025 antara lain didominasi KUR Kecil sebesar Rp 8,18 triliun dan KUR Mikro Rp 4,64 triliun.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, penyaluran ini merupakan hasil dari sinergi antara Bank Mandiri, pemerintah, dan pelaku usaha dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi. Kedepan, pihaknya berkomitmen untuk memperluas akses pembiayaan kepada UMKM.
“Komitmen kami adalah menghadirkan pembiayaan dapat memberikan dampak ekonomi langsung kepada pelaku usaha. Penyaluran KUR kami arahkan untuk mengakselerasi sektor-sektor produktif yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat struktur ekonomi daerah,” ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Minggu (27/4/2025).
Dalam mendorong realisasi penyaluran KUR, Bank Mandiri mengedepankan keberlanjutan dan inklusivitas. Dengan memperkuat sektor produksi, BMRI berharap dapat turut mendorong UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing secara berkelanjutan.
Sebagai upaya dalam menjaga kualitas penyaluran, Bank Mandiri tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis kredit. Hasilnya, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) KUR Bank Mandiri masih dalam tren yang positif dan terkendali.
Libur panjang atau kerap disebut long weekend pastinya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia terutama bagi para pekerja dan pelajar untuk berpergian, berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara, atau sekadar healing. Biasanya, long weekend terjadi jika ada hari libur nasional yang waktunya berdekatan dengan akhir pekan.
Di sisa 2025, masih cukup banyak libur panjang. Masyarakat Indonesia dapat menikmati long weekend yang jatuh setiap dua pekan sekali hingga Juni 2025 mendatang.
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, pada Mei 2025, tepatnya Senin (12/5/2025) dan Selasa (13/5/2025) adalah libur dan cuti bersama Hari Raya Waisak 2569 BE. Selain itu pemerintah juga menetapkan Kamis (29/5/2025) dan Jumat (30/5/2025) sebagai libur nasional dan cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus.
Selanjutnya, pada Juni 2025 terdapat dua long weekend, yakni satu di antaranya Jumat (6/6/2025) yang ditetapkan sebagai libur nasional Iduladha dan Senin (9/6/2025) libur cuti bersama Iduladha.
Berikutnya pada Jumat (27/6/2025) adalah libur nasional Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.
Berikut daftar libur nasional dan cuti bersama pada periode Mei-Juni 2025 berdasarkan SKB tiga menteri:
Mei 2025
Kamis, 1 Mei: Libur nasional Hari Buruh Internasional (May Day)
Senin, 12 Mei: Libur nasional Hari Raya Waisak 2569 BE
Selasa, 13 Mei: Cuti bersama Hari Raya Waisak 2569 BE
Kamis, 29 Mei: Libur nasional Kenaikan Yesus Kristus
Jumat, 30 Mei: Cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus
Juni 2025
Minggu, 1 Juni: Libur nasional Hari Lahir Pancasila
Jumat, 6 Juni: Libur nasional Iduladha 1446 Hijriah
Senin, 9 Juni: Cuti bersama Iduladha 1446 Hijriah
Jumat, 27 Juni: Libur nasional Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.
ASEAN Economist UOB Indonesia, Enrico Tanuwidjaja menjelaskan penentu pergerakan suku bunga adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Di Amerika Serikat, dampak dari penetapan tarif impor akan menyebabkan inflasi tinggi.
“Bulan Mei mungkin belum masih ditahan. Tapi Juni onwards, menurut saya ada kemungkinan dia harus cut lebih cepat karena dampaknya ke sektornya riil lebih cepat,” ujar Enrico dalam acara Power Lunch CNBC TV, dikutip Jumat (25/4/2025).
Menurut Enrico, The Fed akan menurunkan suku bunganya sebanyak tiga kali, dimulai pada bulan Mei 2025 mendatang.
Adapun total penurunan sebanyak tiga kali masing-masing 25 basis poin hingga akhir tahun. Dengan demikian suku bunga AS dari 4,5% akan menjadi 3,75%.
“Tiga, kali 25 basis poin. Jadi dari level hari ini, 4,5% menjadi 3,75-an, kurang lebih,” ujarnya.
Enrico menjelaskan perkiraan penurunan suku bunga The Fed ini baru ada sejak Presiden AS, Donald Trump menjabat. Tepatnya, saat ia menetapkan tarif respirokal untuk para negara mitra dagangnya.
“Dampak tarif itu menjadi suatu bumerang. Inflasi yang dibentuk akibat tarif justru menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan bahkan meningkatkan bukan saja resiko resesi,tapi resiko stagflasi, yakni inflasi naik dan ekonomi stagnan,” ujarnya.
Dengan The Fed yang diperkirakan akan segera memangkas suku bunga, bank sentral lain akan melakukan hal yang sama.
“Nanti semua pada ikutan juga.Tapi tergantung policy space atau ruang geraknya. Indonesia menurut saya pun masih memiliki space untuk kita melonggarkan tingkat kebijakan moneter tersebut,” ujarnya
Indonesia, dengan bauran energi saat ini masih didominasi oleh batubara (38%), minyak (31%), dan gas (19%), menghadapi tantangan besar dalam mencapai Net Zero Emissions 2060.
Agar transisi ini berjalan efektif, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam kebijakan karbon, pengelolaan emisi, serta transformasi ekonomi hijau.
Kebijakan Karbon: Strategi Menuju Efisiensi dan Transparansi Pajak karbon telah diterapkan di beberapa negara sebagai mekanisme untuk mengendalikan emisi. Indonesia sendiri menetapkan tarif Rp 30/kg CO2, jauh lebih rendah dibandingkan standar global, seperti Uni Eropa yang mencapai Rp 1.000/kg CO2 [KESDM, 2024]. Namun, penerapan pajak karbon masih menghadapi beberapa tantangan:
1. Struktur Pajak yang Masih Lemah Kebijakan saat ini belum cukup untuk menciptakan insentif bagi industri agar beralih ke energi bersih. Subsidi energi fosil masih Rp 350 triliun/tahun, sementara insentif energi hijau kurang dari Rp 50 triliun [Sumber: PLN RUPTL 2024].
2. Minimnya Perdagangan Karbon Pasar karbon domestik masih kecil, dengan transaksi sekitar Rp 70 miliar/tahun, padahal potensi Indonesia mencapai Rp 200 triliun jika pasar karbon dioptimalkan [Sumber: KESDM 2024].
3. Kesadaran Industri dan Regulasi yang Terfragmentasi Banyak sektor masih belum memiliki roadmap untuk transisi energi, sehingga efektivitas pajak karbon belum optimal. Tanpa regulasi yang lebih kuat, pajak karbon hanya akan menjadi kebijakan administratif tanpa dampak nyata terhadap pengurangan emisi.
Dibutuhkan harmonisasi kebijakan agar pajak karbon benar-benar mendorong industri menuju energi lebih bersih.
B. Net Zero Emissions: Perlu Strategi yang Holistik Net zero bukan berarti menghentikan energi berbasis karbon, tetapi memastikan jumlah karbon yang dilepaskan seimbang dengan jumlah karbon yang diserap. Strategi ini mencakup tiga pendekatan utama: pengurangan emisi dan peningkatan carbon absorption, serta mitigasi dan adaptasi
1. Reduksi Emisi: Teknologi dan Efisiensi Indonesia baru merancang tiga proyek pilot CCS, sedangkan China dan AS telah mengoperasikan lebih dari 50 fasilitas CCS [Sumber: IEA 2024]. Peningkatan efisiensi energi di sektor industri, elektrifikasi transportasi, dan pengurangan pemborosan energi menjadi faktor penting dalam menekan emisi.
2. Solusi Berbasis Alam: Reforestasi dan Konservasi Indonesia memiliki 93 juta hektare hutan tropis yang dapat menyerap lebih dari 1,8 miliar ton CO2 per tahun. Namun, deforestasi mencapai ±300 ribu hektar per tahun, yang mengurangi kapasitas serapan karbon [Sumber: KLHK 2024].
Investasi dalam penghutanan kembali, restorasi lahan gambut, dan pengelolaan ekosistem pesisir harus menjadi bagian integral dalam strategi net zero emissions.
3. Mitigationand Adaptation Selain mitigasi emisi, Indonesia juga perlu berfokus pada adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini mencakup pengelolaan sumber daya air, perlindungan ekosistem pesisir, serta investasi dalam infrastruktur hijau untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak iklim ekstrem.
Transisi Ekonomi Hijau: Perubahan yang Harus Realistis dan Adaptif Mengalihkan ekonomi ke energi hijau bukan hanya tentang mengganti sumber daya energi, tetapi juga membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Tantangan utama dalam transisi ekonomi hijau mencakup:
1. Biaya Energi Bersih yang Masih Tinggi Saat ini, biaya listrik batubara hanya Rp 500/kWh, sedangkan tenaga surya masih di Rp 1.200/kWh, sehingga insentif komprehensif diperlukan agar energi hijau lebih kompetitif [Sumber: PLN RUPTL 2024].
2. Minimnya Investasi dalam Infrastruktur Hijau Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp 3.500 triliun hingga 2060, tetapi alokasi saat ini hanya Rp 150 triliun/tahun [Sumber: IEA 2024]. Tanpa kebijakan yang menarik bagi investor, pengembangan energi bersih bisa berjalan lebih lambat dibanding target.
3. Ketergantungan pada Industri Fosil Industri berat masih bergantung pada energi fosil karena ketersediaan dan stabilitas pasokan. Produksi minyak dalam negeri hanya 700 ribu barel per hari (bph), sedangkan kebutuhan mencapai 1,5 juta bph, sehingga ketergantungan impor masih tinggi [Sumber: BPS 2024].
Selain transisi teknologi, ekonomi hijau juga harus tetap affordable/ terjangkau bagi masyarakat dan industri. Tanpa skema yang adil dan fleksibel, transisi energi bisa menyebabkan beban ekonomi yang tinggi bagi negara berkembang.
Peran Negara Maju: Sinergi, Bukan Ketergantungan Negara maju memiliki keunggulan dalam teknologi, pendanaan, dan akses pasar, sehingga kolaborasi dengan mereka sangat penting. Namun, ini harus dilakukan dengan pendekatan yang saling menguntungkan:
1. Transfer Teknologi yang Realistis Negara maju bisa membuka akses teknologi rendah karbon dengan skema yang fleksibel dan memungkinkan implementasi nyata di negara berkembang.
2. Pendanaan Hijau yang Berorientasi Jangka Panjang Hibah dan investasi berbasis ESG harus lebih difokuskan pada proyek di negara berkembang, bukan hanya korporasi besar di negara maju.
3. Kemitraan dalam Perdagangan Energi Bersih Indonesia, sebagai produsen nikel dan bauksit terbesar, dapat menjadi mitra utama dalam industri baterai dan kendaraan listrik jika perdagangan energi hijau lebih inklusif.
Dengan pendekatan yang lebih strategis, Indonesia tidak hanya bisa menjadi penerima manfaat transisi energi, tetapi juga pemimpin dalam kebijakan energi berkeadilan di ASEAN.
Kesimpulan: Transformasi Indonesia Menuju Masa Depan Energi Transformasi energi bukan hanya tentang pergeseran teknologi, tetapi juga perubahan mentalitas, kebijakan, dan strategi ekonomi. Untuk memastikan transisi yang sukses, Indonesia harus:
• Memperkuat kebijakan karbon agar benar-benar mendorong industri beralih ke energi lebih bersih. • Menyeimbangkan strategi net zero emissions dengan pendekatan teknologi dan solusi berbasis alam. • Membangun transisi ekonomi hijau yang lebih inklusif, memastikan energi bersih tetap kompetitif dan terjangkau. • Memanfaatkan sinergi global dengan negara maju tanpa menjadi ketergantungan.
Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam transisi energi global, tetapi harus mengambil peran aktif sebagai pemimpin transformasi energi di ASEAN. Untuk Indonesia dan dunia yang lebih cerah.
