Ketegangan geopolitik global yang terus meningkat memicu perdebatan tajam dalam pertemuan para menteri luar negeri negara anggota NATO di Antalya, Turki, pada Kamis (15/5/2025). Fokus utama diskusi adalah usulan Amerika Serikat untuk meningkatkan belanja pertahanan secara signifikan, di tengah kekhawatiran akan ancaman dari Rusia, terorisme, dan meningkatnya pengaruh militer China.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menekankan pentingnya langkah cepat untuk meningkatkan investasi pertahanan demi merespons perubahan ancaman global.
“Ketika menyangkut belanja pertahanan inti, kita harus melakukan jauh, jauh lebih banyak,” kata Rutte, dilansir Newsweek.
Ia memperingatkan bahwa Rusia berpotensi membangun kembali kekuatan militernya dalam waktu tiga hingga lima tahun setelah perang di Ukraina usai.
Usulan paling ambisius datang dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, yang mendorong negara-negara anggota NATO untuk mengalokasikan hingga 5% dari produk domestik bruto (PDB) mereka untuk pertahanan pada 2032.
Usulan ini mencakup 3,5% untuk belanja militer inti dan tambahan 1,5% untuk infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, jembatan, dan jaringan logistik.
“Alliansi ini hanya sekuat mata rantai terlemahnya,” kata Rubio. “Investasi ini penting untuk membangun kemampuan pertahanan abad ke-21, termasuk infrastruktur siber dan sistem logistik modern.”
Target ini jauh lebih tinggi dari standar NATO saat ini yang sebesar 2%. Hingga kini, hanya 22 dari 32 negara anggota yang memenuhi target tersebut. Dengan tekanan baru dari Washington, beberapa negara yang masih tertinggal-seperti Belgia, Kanada, Italia, dan Spanyol-diingatkan untuk bergerak cepat.
Perdebatan ini juga merupakan pemanasan menjelang KTT NATO yang dijadwalkan berlangsung di Belanda pada 24-25 Juni mendatang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan memberikan tekanan kuat kepada para sekutu untuk memberikan komitmen nyata dalam peningkatan belanja militer.
Pemerintahannya bahkan telah menyampaikan sinyal bahwa AS mungkin tidak akan lagi otomatis membela negara anggota NATO yang tidak memenuhi standar belanja tersebut. Sikap ini menuai kontroversi dan menambah tekanan pada pemerintah-pemerintah Eropa.
Adapun diskusi strategis di Antalya tak hanya menyentuh isu belanja, tapi juga arah geopolitik yang lebih luas.
Di Istanbul delegasi Rusia dan Ukraina mulai mengadakan pembicaraan damai langsung pertama sejak lebih dari 3 tahun lalu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menyatakan kesediaannya bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, namun Kremlin menolak tawaran tersebut.
Presiden Trump telah mendorong agar pertemuan antara kedua pemimpin itu terlaksana, meskipun ia mengecilkan arti penolakan Putin.
Rubio sendiri tidak menaruh harapan tinggi pada pembicaraan tersebut. “Satu-satunya yang bisa memecah kebuntuan ini-jika memang bisa dipecahkan-adalah Presiden Trump,” kata Rubio kepada wartawan.
Di sela pertemuan Antalya, Rubio juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Suriah Assad al-Shaibani, menandakan kembalinya Damaskus dalam upaya diplomasi regional.
Sementara itu, walau NATO secara formal tidak memiliki mandat keamanan di Asia, pembicaraan juga mengarah pada bagaimana pemerintahan Trump akan mengalihkan fokus strategis ke arah China.
Keterlibatan terakhir NATO di luar wilayah Atlantik-dalam operasi dua dekade di Afghanistan-berakhir dengan kekacauan, dan meninggalkan pertanyaan tentang relevansi aliansi dalam tantangan global yang lebih luas.
Sekretaris Jenderal Mark Rutte mengakui bahwa pernyataan bersama NATO nanti harus secara tepat menggambarkan ancaman dari Rusia dan masa depan Ukraina dalam struktur keamanan Eropa. Namun, untuk saat ini, Washington tetap menolak wacana keanggotaan Ukraina di NATO.
“Kita akan lihat cara terbaik untuk menyusun itu,” ujar Rutte.
