Plh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tri Winarno mengungkapkan bahwa laporan kasus terkait pengeboran ilegal terus bertambah. Misalnya saja, di wilayah Sumatra Selatan. Kasus pengeboran sumur minyak ilegal di Sumsel tercatat mencapai 100 kasus per tahun.
Oleh sebab itu, ia menilai dibutuhkan adanya kepastian hukum yang jelas dalam pengelolaan sumur-sumur tersebut. Mengingat, jumlah kasusnya yang cukup besar setiap tahunnya.
“Ini untuk Sumatera Selatan saja, itu sekitar 100 kasus per tahun. Kemudian, dari beberapa hal tadi, sehingga perlu adanya kepastian hukum,” ungkap Tri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Selasa (29/4/2025).
Sementara dari sisi teknis dan keselamatan, praktik pengeboran sumur ilegal berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa. Hal ini terjadi lantaran operasionalnya tidak sesuai dengan kaidah good engineering practice yang baik dan benar.
Selain itu, produk minyak mentah maupun bahan bakar minyak (BBM) yang dihasilkan juga sering kali tidak sesuai standar karena diolah di kilang yang tidak memenuhi spesifikasi.
Lebih lanjut, Tri mengatakan bahwa aktivitas ilegal drilling juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang cukup tinggi dan memerlukan biaya besar untuk penanganannya. Adapun, dari sisi ekonomi, praktik tersebut juga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara dan mengganggu iklim investasi.
“Terkait dengan aspek ekonomi, mencakup kehilangan potensi negara, serta mengganggu iklim investasi dan lifting migas dan terakhir, terkait dengan aspek sosial dan keamanan masyarakat,” katanya.
Andra Soni mengatakan, total penerimaan asli daearah (PAD) Banten per 25 April 2025 baru terealisasi Rp 1,43 triliun atau 17% dari target Rp 8,31 triliun. Sedangkan pendapatan dari transfer sudah mencapai Rp 802,61 miliar atau 23,32% dari target Rp 3,44 triliun. dan pendapatan lain yang sah belum ada yang terealisasi dari target Rp 6,43 triliun.
“Jadi realisasi APBD 2025 per 25 April 2025 total pendapatannya baru 19,84% (Rp 2,23 triliun) dari target Rp 11,76 triliun. Ini turun dari target karena sejak pemberlauan opsen pajak 2025,” kata Andra Soni saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Penyaluran ini mencapai lebih dari 110.807 debitur di Indonesia. Realisasi tersebut setara 33,34% dari target penyaluran KUR Bank Mandiri tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 38,5 triliun.
Lebih rinci, penyaluran KUR Bank Mandiri pada periode tersebut terus didominasi oleh sektor produksi dengan komposisi sebesar 59,88% atau senilai Rp 7,68 triliun, sedangkan sektor non produksi sebanyak Rp 5,15 triliun atau 40,12% dari total penyaluran KUR di kuartal I 2025.
Adapun berdasarkan sektor tersebut, pertanian menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp 3,81 triliun atau setara 29,72% dari total KUR. Diikuti sektor jasa produksi sebesar Rp 2,71 triliun, industri pengolahan sebesar Rp 984 miliar, perikanan sebesar Rp 164 miliar, dan sektor pertambangan Rp 6,1 miliar.
Sementara dari sisi segmen kredit, penyaluran KUR Bank Mandiri hingga Maret 2025 antara lain didominasi KUR Kecil sebesar Rp 8,18 triliun dan KUR Mikro Rp 4,64 triliun.
Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, penyaluran ini merupakan hasil dari sinergi antara Bank Mandiri, pemerintah, dan pelaku usaha dalam mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi. Kedepan, pihaknya berkomitmen untuk memperluas akses pembiayaan kepada UMKM.
“Komitmen kami adalah menghadirkan pembiayaan dapat memberikan dampak ekonomi langsung kepada pelaku usaha. Penyaluran KUR kami arahkan untuk mengakselerasi sektor-sektor produktif yang berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat struktur ekonomi daerah,” ujar Darmawan dalam keterangan resmi, Minggu (27/4/2025).
Dalam mendorong realisasi penyaluran KUR, Bank Mandiri mengedepankan keberlanjutan dan inklusivitas. Dengan memperkuat sektor produksi, BMRI berharap dapat turut mendorong UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing secara berkelanjutan.
Sebagai upaya dalam menjaga kualitas penyaluran, Bank Mandiri tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses analisis kredit. Hasilnya, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) KUR Bank Mandiri masih dalam tren yang positif dan terkendali.
Libur panjang atau kerap disebut long weekend pastinya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia terutama bagi para pekerja dan pelajar untuk berpergian, berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara, atau sekadar healing. Biasanya, long weekend terjadi jika ada hari libur nasional yang waktunya berdekatan dengan akhir pekan.
Di sisa 2025, masih cukup banyak libur panjang. Masyarakat Indonesia dapat menikmati long weekend yang jatuh setiap dua pekan sekali hingga Juni 2025 mendatang.
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, pada Mei 2025, tepatnya Senin (12/5/2025) dan Selasa (13/5/2025) adalah libur dan cuti bersama Hari Raya Waisak 2569 BE. Selain itu pemerintah juga menetapkan Kamis (29/5/2025) dan Jumat (30/5/2025) sebagai libur nasional dan cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus.
Selanjutnya, pada Juni 2025 terdapat dua long weekend, yakni satu di antaranya Jumat (6/6/2025) yang ditetapkan sebagai libur nasional Iduladha dan Senin (9/6/2025) libur cuti bersama Iduladha.
Berikutnya pada Jumat (27/6/2025) adalah libur nasional Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.
Berikut daftar libur nasional dan cuti bersama pada periode Mei-Juni 2025 berdasarkan SKB tiga menteri:
Mei 2025
Kamis, 1 Mei: Libur nasional Hari Buruh Internasional (May Day)
Senin, 12 Mei: Libur nasional Hari Raya Waisak 2569 BE
Selasa, 13 Mei: Cuti bersama Hari Raya Waisak 2569 BE
Kamis, 29 Mei: Libur nasional Kenaikan Yesus Kristus
Jumat, 30 Mei: Cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus
Juni 2025
Minggu, 1 Juni: Libur nasional Hari Lahir Pancasila
Jumat, 6 Juni: Libur nasional Iduladha 1446 Hijriah
Senin, 9 Juni: Cuti bersama Iduladha 1446 Hijriah
Jumat, 27 Juni: Libur nasional Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.
ASEAN Economist UOB Indonesia, Enrico Tanuwidjaja menjelaskan penentu pergerakan suku bunga adalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Di Amerika Serikat, dampak dari penetapan tarif impor akan menyebabkan inflasi tinggi.
“Bulan Mei mungkin belum masih ditahan. Tapi Juni onwards, menurut saya ada kemungkinan dia harus cut lebih cepat karena dampaknya ke sektornya riil lebih cepat,” ujar Enrico dalam acara Power Lunch CNBC TV, dikutip Jumat (25/4/2025).
Menurut Enrico, The Fed akan menurunkan suku bunganya sebanyak tiga kali, dimulai pada bulan Mei 2025 mendatang.
Adapun total penurunan sebanyak tiga kali masing-masing 25 basis poin hingga akhir tahun. Dengan demikian suku bunga AS dari 4,5% akan menjadi 3,75%.
“Tiga, kali 25 basis poin. Jadi dari level hari ini, 4,5% menjadi 3,75-an, kurang lebih,” ujarnya.
Enrico menjelaskan perkiraan penurunan suku bunga The Fed ini baru ada sejak Presiden AS, Donald Trump menjabat. Tepatnya, saat ia menetapkan tarif respirokal untuk para negara mitra dagangnya.
“Dampak tarif itu menjadi suatu bumerang. Inflasi yang dibentuk akibat tarif justru menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan bahkan meningkatkan bukan saja resiko resesi,tapi resiko stagflasi, yakni inflasi naik dan ekonomi stagnan,” ujarnya.
Dengan The Fed yang diperkirakan akan segera memangkas suku bunga, bank sentral lain akan melakukan hal yang sama.
“Nanti semua pada ikutan juga.Tapi tergantung policy space atau ruang geraknya. Indonesia menurut saya pun masih memiliki space untuk kita melonggarkan tingkat kebijakan moneter tersebut,” ujarnya
Indonesia, dengan bauran energi saat ini masih didominasi oleh batubara (38%), minyak (31%), dan gas (19%), menghadapi tantangan besar dalam mencapai Net Zero Emissions 2060.
Agar transisi ini berjalan efektif, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam kebijakan karbon, pengelolaan emisi, serta transformasi ekonomi hijau.
Kebijakan Karbon: Strategi Menuju Efisiensi dan Transparansi Pajak karbon telah diterapkan di beberapa negara sebagai mekanisme untuk mengendalikan emisi. Indonesia sendiri menetapkan tarif Rp 30/kg CO2, jauh lebih rendah dibandingkan standar global, seperti Uni Eropa yang mencapai Rp 1.000/kg CO2 [KESDM, 2024]. Namun, penerapan pajak karbon masih menghadapi beberapa tantangan:
1. Struktur Pajak yang Masih Lemah Kebijakan saat ini belum cukup untuk menciptakan insentif bagi industri agar beralih ke energi bersih. Subsidi energi fosil masih Rp 350 triliun/tahun, sementara insentif energi hijau kurang dari Rp 50 triliun [Sumber: PLN RUPTL 2024].
2. Minimnya Perdagangan Karbon Pasar karbon domestik masih kecil, dengan transaksi sekitar Rp 70 miliar/tahun, padahal potensi Indonesia mencapai Rp 200 triliun jika pasar karbon dioptimalkan [Sumber: KESDM 2024].
3. Kesadaran Industri dan Regulasi yang Terfragmentasi Banyak sektor masih belum memiliki roadmap untuk transisi energi, sehingga efektivitas pajak karbon belum optimal. Tanpa regulasi yang lebih kuat, pajak karbon hanya akan menjadi kebijakan administratif tanpa dampak nyata terhadap pengurangan emisi.
Dibutuhkan harmonisasi kebijakan agar pajak karbon benar-benar mendorong industri menuju energi lebih bersih.
B. Net Zero Emissions: Perlu Strategi yang Holistik Net zero bukan berarti menghentikan energi berbasis karbon, tetapi memastikan jumlah karbon yang dilepaskan seimbang dengan jumlah karbon yang diserap. Strategi ini mencakup tiga pendekatan utama: pengurangan emisi dan peningkatan carbon absorption, serta mitigasi dan adaptasi
1. Reduksi Emisi: Teknologi dan Efisiensi Indonesia baru merancang tiga proyek pilot CCS, sedangkan China dan AS telah mengoperasikan lebih dari 50 fasilitas CCS [Sumber: IEA 2024]. Peningkatan efisiensi energi di sektor industri, elektrifikasi transportasi, dan pengurangan pemborosan energi menjadi faktor penting dalam menekan emisi.
2. Solusi Berbasis Alam: Reforestasi dan Konservasi Indonesia memiliki 93 juta hektare hutan tropis yang dapat menyerap lebih dari 1,8 miliar ton CO2 per tahun. Namun, deforestasi mencapai ±300 ribu hektar per tahun, yang mengurangi kapasitas serapan karbon [Sumber: KLHK 2024].
Investasi dalam penghutanan kembali, restorasi lahan gambut, dan pengelolaan ekosistem pesisir harus menjadi bagian integral dalam strategi net zero emissions.
3. Mitigationand Adaptation Selain mitigasi emisi, Indonesia juga perlu berfokus pada adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini mencakup pengelolaan sumber daya air, perlindungan ekosistem pesisir, serta investasi dalam infrastruktur hijau untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak iklim ekstrem.
Transisi Ekonomi Hijau: Perubahan yang Harus Realistis dan Adaptif Mengalihkan ekonomi ke energi hijau bukan hanya tentang mengganti sumber daya energi, tetapi juga membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Tantangan utama dalam transisi ekonomi hijau mencakup:
1. Biaya Energi Bersih yang Masih Tinggi Saat ini, biaya listrik batubara hanya Rp 500/kWh, sedangkan tenaga surya masih di Rp 1.200/kWh, sehingga insentif komprehensif diperlukan agar energi hijau lebih kompetitif [Sumber: PLN RUPTL 2024].
2. Minimnya Investasi dalam Infrastruktur Hijau Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp 3.500 triliun hingga 2060, tetapi alokasi saat ini hanya Rp 150 triliun/tahun [Sumber: IEA 2024]. Tanpa kebijakan yang menarik bagi investor, pengembangan energi bersih bisa berjalan lebih lambat dibanding target.
3. Ketergantungan pada Industri Fosil Industri berat masih bergantung pada energi fosil karena ketersediaan dan stabilitas pasokan. Produksi minyak dalam negeri hanya 700 ribu barel per hari (bph), sedangkan kebutuhan mencapai 1,5 juta bph, sehingga ketergantungan impor masih tinggi [Sumber: BPS 2024].
Selain transisi teknologi, ekonomi hijau juga harus tetap affordable/ terjangkau bagi masyarakat dan industri. Tanpa skema yang adil dan fleksibel, transisi energi bisa menyebabkan beban ekonomi yang tinggi bagi negara berkembang.
Peran Negara Maju: Sinergi, Bukan Ketergantungan Negara maju memiliki keunggulan dalam teknologi, pendanaan, dan akses pasar, sehingga kolaborasi dengan mereka sangat penting. Namun, ini harus dilakukan dengan pendekatan yang saling menguntungkan:
1. Transfer Teknologi yang Realistis Negara maju bisa membuka akses teknologi rendah karbon dengan skema yang fleksibel dan memungkinkan implementasi nyata di negara berkembang.
2. Pendanaan Hijau yang Berorientasi Jangka Panjang Hibah dan investasi berbasis ESG harus lebih difokuskan pada proyek di negara berkembang, bukan hanya korporasi besar di negara maju.
3. Kemitraan dalam Perdagangan Energi Bersih Indonesia, sebagai produsen nikel dan bauksit terbesar, dapat menjadi mitra utama dalam industri baterai dan kendaraan listrik jika perdagangan energi hijau lebih inklusif.
Dengan pendekatan yang lebih strategis, Indonesia tidak hanya bisa menjadi penerima manfaat transisi energi, tetapi juga pemimpin dalam kebijakan energi berkeadilan di ASEAN.
Kesimpulan: Transformasi Indonesia Menuju Masa Depan Energi Transformasi energi bukan hanya tentang pergeseran teknologi, tetapi juga perubahan mentalitas, kebijakan, dan strategi ekonomi. Untuk memastikan transisi yang sukses, Indonesia harus:
• Memperkuat kebijakan karbon agar benar-benar mendorong industri beralih ke energi lebih bersih. • Menyeimbangkan strategi net zero emissions dengan pendekatan teknologi dan solusi berbasis alam. • Membangun transisi ekonomi hijau yang lebih inklusif, memastikan energi bersih tetap kompetitif dan terjangkau. • Memanfaatkan sinergi global dengan negara maju tanpa menjadi ketergantungan.
Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam transisi energi global, tetapi harus mengambil peran aktif sebagai pemimpin transformasi energi di ASEAN. Untuk Indonesia dan dunia yang lebih cerah.
Pasalnya, akun Google menyimpan banyak informasi sensitif. Misalnya rekam jejak pencarian informasi di browser, verifikasi untuk akun di platform lain seperti media sosial dan layanan keuangan, rekam jejak lokasi, dll.
Jangan sampai akun Google dibobol, karena bisa turut mengancam keamanan akun-akun lain.
Salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mengecek secara berkala perangkat apa saja yang masuk ke akun Google. Anda bisa melihat akses tidak sah ke platform email ataupun media seperti foto dan video.
Setelah menemukan perangkat lain yang mengakses akun, Anda bisa langsung mengeluarkan dan menutup aksesnya.
Namun perlu diingat juga soal layanan dan aplikasi ketiga yang tidak digunakan namun diambil alih peretas. Karena bisa jadi keduanya menyalahgunakan izin yang diberikan.
Untuk melihat perangkat apa saja yang sudah mengakses akun Google Anda, berikut caranya dikutip dari PC World:
PC
1. Buka laman layanan Google seperti Search atau Gmail
2. Klik ikon profil
3. Pilih Manager Your Google Account
4. Tekan tombol Security
5. Scroll ke Your Devices dan klik Manage all Devices
6. Lihat daftar perangkat yang mengakses akun, jika ada yang tidak dikenali klik dan pilih Sign Out
Aplikasi Google
1. Buka aplikasi Google
2. Klik ikon profil
3. Masuk ke menu Manage Your Google Account
4. Pilih Security
5. Scroll layar menuju ke Your Devices dan klik Manage All Devices
6. Jika ada perangkat yang tidak dikenali masuk ke akun, klik Sign Out
Nah, itu dia cara mengecek apakah akun Google dibajak atau disadap orang lain. Semoga informasi ini membantu dan selalu jaga keamanan digital Anda!
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno justru mempertanyakan kesungguhan investasi raksasa baterai EV asal Korsel tersebut. Dia menilai, proses penjajakan investasi LG di Indonesia sudah berjalan bertahun-tahun lamanya.
“Kalau misalnya, dia sebetulnya niat nggak sih mau investasi di sini? Bukan, kalau misalnya dia nggak niat ya sudah. Ya memang dari awal nggak ada niat berarti,” ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Bahkan, Tri mengatakan sejak awal LG tidak tepat waktu dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, hal itu dibuktikan dengan tidak dilakukannya proses groundbreaking proyek rantai pasok baterai kendaraan listrik di Tanah Air. “Kan selalu nggak tepat waktu mereka, udah berapa tahun,” tambahnya.
“Ya kalau misalnya nggak mau ini ya sudah, mau bilang apa,” imbuh dia.
Yang terang, batalnya investasi LG di Indonesia tak akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Kesungguhan investor lebih utama dalam berinvestasi di dalam negeri.
“Mau investor gede, mau kecil, mau ini, yang penting niat nggak dia. Kalau misalnya mau investor gede, kalau cuma omdo, ya nggak lah,” tandasnya.
LG Batal investasi
LG menarik investasi di dalam negeri yang mencakup rencana proyek mulai dari sumber bahan baku hingga memproduksi prekursor, bahan katoda, dan pembuatan sel baterai senilai US$ 7,7 miliar setara Rp 128,84 triliun (asumsi kurs Rp 16.856 per US$).
Melansir Yonhap News Agency, alasan dari batalnya investasi raksasa baterai kendaraan listrik Korsel di Indonesia tersebut lantaran adanya potensi pergeseran dalam lanskap industri, yang akan berujung pada perlambatan sementara permintaan EV global.
“Menimbang kondisi pasar dan lingkungan investasi, kami telah memutuskan untuk keluar dari proyek,” kata seorang pejabat dari LG Energy Solution, dilansir YNA, dikutip Senin (21/4/2025).
Adapun, konsorsium yang terdiri dari berbagai perusahaan seperti LG Energy Solution, LG Chem, LX International Corp. hingga bersama badan usaha milik negara (BUMN) RI tersebut sebelumnya telah berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia sebelum mencabut investasinya.
Meskipun konsorsium tersebut menarik investasinya di Indonesia, raksasa baterai EV tersebut tetap akan melanjutkan proyek baterai EV yang sudah berjalan dalam negeri bersama dengan Hyundai Motor.
Proyek tersebut adalah pabrik baterai EV milik PT HLI Green Power di Karawang, Jawa Barat. “Namun, kami akan melanjutkan bisnis kami yang sudah ada di Indonesia, seperti pabrik baterai Hyundai LG Indonesia Green Power (HLI Green Power), usaha patungan kami dengan Hyundai Motor Group,” tambahnya.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi pernyataan keras pemerintah China yang mengancam akan mengambil tindakan balasan terhadap negara-negara yang bernegosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS). Ancaman itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan kebijakan tarif timbal balik yang memicu ketegangan global.
Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menegaskan bahwa Indonesia akan tetap menjalankan perdagangan dengan semua mitra dagangnya, termasuk Amerika Serikat, tanpa terpengaruh tekanan dari negara mana pun.
“Terkait dengan informasi yang mengindikasikan bahwa akan ada tindakan dari pemerintah China. Bagaimana sikap pemerintah Indonesia? Kita tetap melakukan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra kita yang lain sebagaimana biasa kita lakukan,” ujar Djatmiko dalam Konferensi Pers di Auditorium Kemendag, Senin (21/4/2025).
Dia menjelaskan, Indonesia tidak akan mengambil tindakan balasan terhadap negara manapun dan tetap mengedepankan prinsip perdagangan multilateral.
“Jadi kita tidak mengambil tindakan balasan apapun, termasuk dengan Amerika. Ini merupakan keputusan pemerintah Indonesia. Terkait dengan pemerintah China, saya rasa Indonesia dan China juga kita sama-sama menjunjung tinggi ya prinsip-prinsip perdagangan multilateral. Kita saling menghormati hak dan kewajiban kita masing-masing,” tuturnya.
Djatmiko juga menegaskan, Indonesia akan terus menjaga hubungan baik dengan seluruh mitra dagang utama, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur diplomasi dan negosiasi.
“Saya tidak bisa berspekulasi apa yang akan terjadi ke depan, yang pasti pemerintah Indonesia akan tetap memastikan kegiatan perdagangan dengan mitra-mitra utama kita itu tetap berjalan dengan sebaik mungkin,” kata dia.
“Kalaupun ada isu di lapangan, selalu akan kita selesaikan di forum diplomasi dan negosiasi perdagangan,” tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah China memperingatkan negara-negara lain agar tidak mengorbankan kepentingan Beijing saat bernegosiasi dagang dengan AS.
“China menghormati semua pihak yang menyelesaikan perbedaan ekonomi dan perdagangan dengan AS melalui konsultasi dengan kedudukan yang setara, tetapi akan dengan tegas menentang pihak manapun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan China,” kata Kementerian Perdagangan China seperti dikutip Reuters, Senin (21/4/2025).
“Beijing akan mengambil tindakan balasan dengan tegas dan timbal balik jika ada negara yang menginginkan kesepakatan semacam itu,” lanjutnya.
Sementara itu, pemerintahan Trump tengah bersiap menekan negara lain agar membatasi perdagangan dengan China sebagai imbalan atas pengecualian tarif dari AS. Juru bicara Kementerian China bahkan menyebut Washington telah menyalahgunakan kebijakan tarif dengan dalih kesetaraan.
“Amerika Serikat telah menyalahgunakan tarif pada semua mitra dagang dengan alasan yang disebut kesetaraan, sementara juga memaksa semua pihak untuk memulai apa yang disebut negosiasi ‘tarif timbal balik’ dengan mereka,” tambah juru bicara tersebut.
