“Saya minta Menkeu, semua Menko, semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, DIPA, saya minta detail kegiatan seremonial, seminar terlalu banyak sarasehan, konferensi, perjalanan luar negeri mohon dikurangi,” ungkap Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Prabowo meminta anggaran negara dimaksimalkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Kita harus beri contoh fokus kita pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada studi banding belajar pramuka ke negara lain,” bebernya.
Pada kesempatan itu, Prabowo juga meminta para menterinya bekerja seefektif dan seefisien mungkin.
“Tapi yang penting kita kerja efisien dan kita tidak bekerja seenaknya,” sebutnya.
Usai sidang Kabinet Merah Putih pertama, Prabowo memaparkan tantangan RI yang harus disikapi dengan penegakan hukum tanpa ragu-ragu.
Ia menyebut judi online, obat terlarang, penyelundupan, penyelewengan, dan korupsi sebagai ancaman paling berat di Indonesia.
“Ini harus ditopang penegakan hukum yang tidak ragu-ragu saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara. Fokus ancaman berat kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi,” katanya di Istana Negara, Rabu (23/10/2024).
Prabowo menyatakan semua tantangan tersebut hanya bisa diberantas dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik dengan bukti yang kuat.
“Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelijen yang baik, bukti kuat, ini bisa dimitigasi semua,” kata Presiden.
“Yang pertama adalah kami dari AFPI sangat mengapresiasi dan mendukung keputusan yang tegas dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di mana mencabut izin daripada investree. Jadi hal ini tentunya sangat memengaruhi di industri fintech peer-to-peer lending sendiri,” jelas Entjik, di Profit CNBC Indonesia, Rabu (23/10/2024).
Kejadian tersebut memang membuat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat. Entjik mengatakan masalah itu membuat nama industri fintech peer-to-peer lending tercoreng.
Namun dengan tanggapan OJK yang langsung mencabut izin Investree membuat keadaan juga terbalik. Keputusan itu, Entjik mengatakan mengembalikan kepercayaan investor. Khususnya para investor yang membuat kepercayaan pada fintech peer-to-peer lending positif.
“Dengan keputusan itu membalikkan kepercayaan masyarakat kembali yang tentunya menjadi positif. Itu yang kami melihat di market menjadi tanggapan dari masyarakat,” kata dia.
Entjik mengapresiasi langkah-langkah yang diambil OJK sudah tepat. Menurutnya yang harus dilakukan adalah mempertimbangkan keberlangsungan industri ini agar sehat.
Aturan soal fraud sebenarnya juga sudah tertera OJK. Misalnya soal pengelolaan perusahaan, cara tata kelola yang baik, risk management, hingga risk mitigation.
“Ini kan yang dilanggar sebenarnya semua. Sehingga semua sebenarnya peraturan dari OJK itu sudah lengkap, sangat lengkap,” ungkap dia.
Dari siaran pers yang diterima CNBC Indonesia, OJK telah mencabut izin usaha Investree. Pencabutan tersebut tertulis dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.
Alasannya sebagai bagian dari upaya OJK mewujudkan industri keuangan yang sehat, penyelenggara layanan finansial yang berintegrasi dan tata kelola baik, dan menerapkan manajemen risiko yang memadai untuk melindungi masyarakat.
OJK juga telah meminta pengurus dan pemegang saham Investree untuk memenuhi kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel dan upaya perbaikan kinerja serta memenuhi ketentuan berlaku. Khususnya berkomunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree.
Keputusan lainnya adalah OJK mengambil langkah pemblokiran rekening, penelusuran aset dan berusaha memulangkan mantan CEO dan pendiri Adrian Gunadi ke Indonesia.
Sementara itu Adrian menjelaskan tengah menunggu suntikan modal dari Qatar. Dia juga memastikan pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan masalah Investree.
“Kami sedang menyelesaikan persetujuan dari Kementerian untuk pencairan dari investasi Qatar. Belum bisa bicara banyak. Namun, kami akan menyelesaikan masalah tersebut,” ungkap Adrian kepada CNBC Indonesia, Rabu, (23/10/2024).
“Perang besar bisa pecah setiap saat kita harus jamin beri makan sendiri, swasembada energi mutlak,” ungkap Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024)
Diketahui ketegangan geopolitik kini terjadi di beberapa wilayah. Perang Rusia dan Ukraina adalah salah satunya. Pecah pada awal 2022 silam, perang tersebut membuat dunia diambang krisis energi dan pangan.
Kini perang juga terjadi antara Israel dan Hamas di Gaza dan berpotensi meluas ke wilayah Lebanon dan Iran. Ada kekhawatiran perang tersebut bisa memicu lonjakan harga minyak dunia.
Prabowo meminta jajaran pembantunya menyiapkan program kerja sesuai dengan dinamika hari ini dan proyeksi ke depan. Dengan demikian masyarakat bisa merasakan manfaat dari anggaran yang dikucurkan pemerintah.
“Semua ditujukan pada pidato saya pada hari pelantikan, saya kira harus swasembada pangan,” jelasnya.
Hal ini disampaikan Prabowo karena dirinya masih mendengar beberapa tokoh yang meragukan programnya tersebut. Dia pun mengaku bahwa dirinya tidak pernah mengklaim bahwa program ini bisa selesai dalam dua minggu.
“Saya tidak katakan itu bisa selesai 2 minggu, tidak ada dari kita punya tongkat Nabi Sulaiman, tanpa kita bsia kerahkan sumber daya dan kita bisa capai target,” tegasnya, dalam Rapat Kabinet di Istana Negara sore ini, Kamis (23/10/2024).
“Saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi anak ibu hamil sangat strategis.” ujarnya. Jika ada yang tidak setuju di jajarannya, dia mempersilahkan untuk keluar dari timnya.
“Kalau tidak dukung silahkan keluar dari tim,” katanya.
Selain makan bergizi, program yang penting bagi Prabowo adalah pendidikan. Atas dasar ini, dia membentuk Kementerian Pendidikan Tinggi. “Pendidikan sangat mutlak!” kata Prabowo.
Hal ini ditegaskan Prabowo saat memimpin Rapat Paripurna Kabinet Merah Putih perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/20204).
Bahkan, Presiden mengingatkan agar anggota kabinetnya tidak mengada-ada untuk melakukan studi banding Pramuka ke negara lain.
“Kita harus beri contoh fokus kita pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada studi banding belajar Pramuka ke negara lain,” tutur Prabowo dalam Rapat Paripurna Kabinet pertama di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Prabowo pun mengingatkan para menteri untuk mereview kembali alokasi APBN, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), dan bahkan meminta para menteri untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri.
“Saya minta Menkeu, semua Menko, semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, DIPA, saya minta detail kegiatan seremonial, seminar terlalu banyak, sarasehan, konferensi, dan perjalanan luar negeri mohon dikurangi,” perintah Prabowo ke anggota kabinetnya.
Dia pun menyadari, meski kabinetnya ini besar yakni mencapai 48 menteri, namun menurutnya ini karena Indonesia merupakan bangsa besar dan demokratis, bukan otoriter.
“Jumlah anggota kabinet kita 48 menteri juga ada badan strategis, ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya, jumlah ini saya sadari memang dianggap tergolong besar tapi karena memang kita bangsa besar, jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah sama seperti Eropa Barat terdiri 27 negara Eropa. Mengelola Eropa butuh 27 Menkeu, Mendagri. Kita seluas Eropa,” tuturnya.
“Kita juga memilih politik demokratis, kalau kita negara otoriter mungkin kita cukup jalankan dengan jumlah penduduk sedikit. Tapi yang penting kita kerja efisien dan kita tidak bekerja seenaknya,” tandasnya.
Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (22/10/2024), Satu-satunya agenda yang tercantum dalam RUPSLB tersebut adalah perubahan susunan pengurus perseroan.
“Penjelasan, mata acara ini diusulkan sehubungan dengan usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan dengan merujuk pada Surat Menteri BUMN No. SR-462/MBU.042/9/2024,” seperti dikutip oleh CNBC Indonesia dari keterbukaan informasi, Rabu (23/10/2024).
Seperti diketahui, saat ini susunan direksi ANTM dipimpin oleh Nicolas D. Kanter sebagai Direktur Utama. Di jajaran dewan direksi, Nicolas didampingi oleh Direktur Pengembangan Usaha I Dewa Wirantaya, Direktur Operasi dan Produksi Hartono, Direktur Keuangan dan Risiko Arianto Sabtonugroho Rudjito, serta Direktur Sumber Daya Manusia Achmad Ardianto.
Sementara itu, F.X. Sutijastoto saat ini duduk di kursi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Antam. Dewan Komisaris Antam saat ini juga diisi oleh Gumilar Rusliwa Somantri dan Anang Sri Kusuwardono sebagai Komisaris Independen. Keduanya menjabat posisi tersebut sejak 2 Mei 2017 dan diangkat kembali sejak 24 Mei 2022. Selain itu, Komisaris Antam dijabat oleh Bambang Sunarwibowo sejak 11 Juni 2020 dan Dilo Seno Widagdo sejak 23 Desember 2021.
Emiten yang terafiliasi dengan konglomerat Aguan, salah satu dari sembilan naga ini terpantau telah melesat lebih dari 14.000% sejak IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 September 2018 lalu.
Pada waktu itu, harga awal melantai di bursa masih Rp108 per lembar-nya. Saat ini per Rabu (23/10/2024) saham PANI sudah diharga Rp15.400 per lembar.
Ibaratnya, jika kita menempatkan uang kita di saham PANI pada 2018 lalu di harga IPO sebanyak 10 lot atau Rp108.000, maka di masa kini jumlah tersebut sudah menjadi Rp15,4 juta.
Berkat kenaikan saham yang luar biasa, kini PANI berada di urutan terakhir Top 10 market cap dengan nilai kapitalisasi sebanyak Rp259,59 triliun.
Keberadaan PANI dalam deretan saham dengan kapitalisasi pasar terbesar di bursa ini menggeser posisi emiten bank pelat merah RI, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBRI) dan emiten holding otomotif terbesar RI, PT Astra International Tbk (ASII).
PANI Ubah Bisnis dari Produsen Kemasan ke Properti
Saham PANI sebenarnya mengalami penguatan signifikan sejak mengubah bisnis-nya lebih khusus dari produsen kemasan ke properti pada 2021 silam melalui backdoor listing.
Sebelumnya, PANI memiliki nama perusahaan PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk kemudian berubah menjadi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk setelah di-akuisisi 80% oleh PT Multi Arta Pratama (MAP) yang merupakan perusahaan properti pemegang Pantai Indah Kapuk (PIK) di bawah induk usaha-nya PT Agung Sedayu.
Pada waktu itu, jumlah saham PANI yang dibeli MAP sebanyak 328 juta dengan harga Rp 165 per saham. Dengan begitu, MAP merogok kocek senilai Rp54,12 miliar untuk akuisisi PANI.
Selanjutnya, pada akhir 2023 MAP kembali menyuntikan modal pada PANI sebanyak Rp10,11 triliun melalui right issue sebanyak 2,02 miliar saham di harga Rp5000 per lembar.
Sekilas Soal Bisnis Properti PANI
Pengembangan bisnis properti PANI terpusat di dua kawasan terencana bernama Pantai Indah Kapuk (PIK). Pusat area PIK 1 ada di Jakarta Utara, sementara PIK 2 ada di Tangerang.
Sejak mulai dipasarkan pada 2003, PIK berkembang dari proyek reklamasi menjadi area pemukiman paling elite di DKI Jakarta. Harga rumah di sana sudah semakin tinggi bahkan setara dengan kawasan Sunter, Kelapa Gading, maupun Ancol yang sudah berdiri sebelumnya.
Permukiman PIK ini berdiri di luas lahan sekitar 1.160 hektar yang berada di Penjaringan, Jakarta Utara; Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat; dan Kabupaten Tangerang, Banten.
Pembangunan PIK bukan hanya areal cluster perumahan saja, melainkan menjadi salah satu kawasan baru yang terlengkap mulai Shopping Mall, International School, Hospital, Fresh Market, Golf Court, Waterbom PIK, dan lain-lain.
Setelah kesuksesan PIK 1, kini Agung Sedayu Group bersama Salim Group melalui PANI mengembangkan extension dan penyempurnaan dari PIK 2.
Hal ini disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024)
“Saya katakan berkali-berkali negara merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Jangan kita jadi anggota G20, kalau banyak rakyat masih lapar,” tegas Prabowo.
Ini bukan pertama kalinya Prabowo menyinggung keterlibatan Indonesia dalam forum internasional. Sebelumnya ini disampaikan ketika pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR/MPR.
“Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20, kita kita merasa bangga bahwa kita ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh paham dan melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita,” jelas Prabowo kala itu.
Banyak warga Indonesia, kata Prabowo ada di bawah garis kemiskinan. Kemudian anak-anak yang merupakan penerus bangsa juga tidak cukup gizi.
“Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar. Apakah kita sadar bahwa rakyat dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi. Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus,” ujarnya.
“Kita harus berani untuk melihat ini semua, dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua,” tegas Prabowo.
“Di tahun ini udah banyak banget yang tutup. Industri menengah besar sudah 50 sekarang hanya di tahun ini. Kalau kita ngomong sama industri menengah kecil itu kan musiman jadi jauh lebih banyak, ribuan bahkan,” kata Redma kepada CNBC Indonesia, Rabu (23/10/2024).
Kondisi itu membuat banyak perbankan yang enggan untuk memberikan pinjaman kepada pabrikan tekstil.
“Ya, itu pasti. Logiknya gini, kita nggak nyalaiin bank, orang tekstil nggak nyalahin bank. Ketika kita nggak bisa menguasai parkas domestik, kita nggak perlu ngomong ekspor dulu ya. Domestik itu kan bisa diatur, ketika pemerintah tidak turun atau tidak ikut campur supaya kita bisa berusaha menguasai domestik, bank punya jaminan apa?” Kata Redma.
“Kalo aset oke, dia ada jaminan. Tapi begitu pabriknya nggak bisa jualan, kan cash flow-nya nggak muter. Kalau cash flow-nya nggak muter, bisa jalan pakai apa? Ketika asetnya oke, dia bangkrut, asetnya di-takeover, dia ambil. Bank bisa jalanin nggak? Kan ini aset mangkrak,” lanjutnya.
Kabar terbaru PHK di industri tekstil nasional, dilaporkan terjadi di pabrik yang berlokasi di Margaasih, kabupaten Bandung, Jawa Barat. PHK ini menambah daftar buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), yang terkena PHK sejak awal tahun 2024. Yang sebelumnya tercatat mencapai 15.114 orang hingga awal September 2024. Hal itu menjadi contoh terbaru menurunnya industri tekstil.
“Jadi, kita nggak nyalahin bank. Jadi, yang kita minta, pemerintah hadir supaya kita bisa menguasai parkas domestik, itu aja satu dulu. Nah, kalau kita mau ekspor, itu baru kita harus meningkatkan daya saing,” kata Redma.
