Foto Presiden Prabowo ditampilkan dalam billboard mendukung inisiatif normalisasi hubungan dengan Israel di Tel Aviv
Foto Presiden RI Prabowo Subianto ditampilkan bersama sejumlah pemimpin negara lain, termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dan Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, dalam billboard di Tel Aviv. Billboard yang mempromosikan inisiatif perluasan Perjanjian Abraham untuk normalisasi hubungan dengan Israel itu juga menampilkan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas dan Presiden Mesir Abdel Fattah El Sisi.
“Koalisi Israel untuk Keamanan Regional telah meluncurkan kampanye papan reklame nasional baru yang mendesak pemerintah untuk mendukung inisiatif Presiden Donald Trump mengakhiri perang di Gaza dan memperluas Perjanjian Abraham,” demikian disampaikan dalam unggahan di X oleh akun @abrahamshield25 pada 28 September 2025.
Unggahan tersebut segera mendapat perhatian dari warganet Indonesia. Banyak yang menyampaikan kekesalan, sementara tak sedikit yang meminta penjelasan dari pemerintah Indonesia.
Dokumen Predator Seks Epstein Terungkap, Ada Nama Elon Musk hingga Pangeran Andrew(Ilustrasi/Reuters)
Nama miliarder Elon Musk tertera dalam dokumen mendiang predator seks Jeffrey Epstein. Dalam dokumen itu, terdapat jadwal yang menunjukkan Epstein berencana bertemu sejumlah tokoh, termasuk Elon Musk.
1. Dokumen Epstein
Anggota Demokrat di Komite Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat merilis jadwal harian Jeffrey Epstein, dari tahun 2010 hingga 2019. Jadwal tersebut menunjukkan ia berencana bertemu dengan para donatur terkemuka Partai Republik, Elon Musk dan Peter Thiel, serta komentator media konservatif, Steve Bannon.
Anggota Demokrat di Komite Pengawasan DPR mengatakan pada Jumat (26/9/2025), bahwa 8.544 dokumen telah diambil melalui panggilan pengadilan kongres yang diajukan pada Agustus. Ribuan dokumen itu termasuk catatan pesan telepon, catatan penerbangan, catatan transaksi, dan jadwal harian.
Jadwal harian tersebut “mencantumkan penyebutan kemungkinan kontak antara Jeffrey Epstein dan tokoh-tokoh terkemuka seperti Elon Musk, Peter Thiel, Steve Bannon, dan Pangeran Andrew”.
“Harus jelas bagi setiap warga Amerika, Jeffrey Epstein berteman dengan beberapa pria paling berkuasa dan terkaya di dunia,” kata juru bicara Komite Pengawas, Sara Guerrero, dalam pernyataan tersebut, melansir Al Jazeera, Sabtu (27/9/2025).
“Setiap dokumen baru yang dihasilkan memberikan informasi baru seiring kami berupaya menegakkan keadilan bagi para penyintas dan korban,” kata Guerrero.
“Demokrat Pengawas tidak akan berhenti sampai kami mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam kejahatan keji Epstein. Sudah saatnya Jaksa Agung [Pam] Bondi merilis semua berkas sekarang,” katanya.
Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan Thiel, seorang kapitalis ventura miliarder, dan Bannon telah “menjadwalkan pertemuan dengan Epstein”.
Ada juga penyebutan tentang “perjalanan yang akan datang” oleh Musk ke pulau milik Epstein yang terkenal, Little St James. Pulau itu menjadi tempat bagi banyak perempuan yang mengaku mengalami pelecehan.
Pada jadwal di kalender tertanggal 6 Desember 2014 – berbunyi: “Pengingat: Elon Musk ke pulau itu pada 6 Desember (apakah ini masih terjadi?)”.
Dokumen tersebut juga menyebutkan anggota keluarga kerajaan Inggris Pangeran Andrew, yang tercatat sebagai penumpang jet pribadi Epstein pada 2000 dalam penerbangan dari New York ke Palm Beach, Florida. Ia bersama pasangan lama Epstein sekaligus terpidana kasus perdagangan seks, Ghislaine Maxwell.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyesali peristiwa kemacetan horor yang terjadi di Jalan Gatot Subroto pada Rabu (24/9/2025) malam. Salah satu penyebab kemacetan ini, karena adanya penutupan Gerbang Tol (GT) Semanggi dalam rangka perbaikan, pasca dirusak massa aksi.
“Jadi kemarin itu memang ada perbaikan di pintu Semanggi 1 dan Semanggi 2. Memang saya sendiri juga menyesalkan itu terjadi,” kata Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Penanganan yang tidak dilakukan secara cepat ini membuat Jalan arteri terdampak kemacetan. “Karena penanganan yang cukup lama, kemudian mengakibatkan kemacetan kemana-mana,” kata Pramono.
Dia menegaskan bahwa pihaknya akan menagih pertanggungjawaban kepada PT Jasa Marga selaku pengelola Jalan Tol. Hal ini dilakukan agar kemacetan horor akibat keterlambatan penanganan tidak terulang dikemudian hari.
“Untuk ini secara khusus kami akan meminta kepada jasa marga yang memang bertanggung jawab untuk itu, jangan sampai kemudian ini terjadi kembali,” ujarnya.
Di sisi lain Pramono mengaku bahwa kejadian kemacetan yang ada di Jakarta akan ia pantau secara langsung. Maka dari itu, dia mengetahui apa yang menyebabkan kemacetan kemarin.
Danpuspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto memimpin Apel Gelar Kesiapan Pengawalan Lalu Lintas dan Parkir (Wallakir) dalam rangka HUT Ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat, pada Senin (22/9/2025). Setidaknya, akan ada lebih dari 140 ribu personel yang terlibat dalam perayaan HUT TNI tersebut.
“Mari kita menyatukan tekad, kita menyamakan visi dan misi tugas kita untuk menyukseskan kegiatan HUT ke-80 TNI tahun 2025. Karena nanti kurang lebih ada 140.000 personel yang akan terlibat kegiatan ulang tahun, kemudian ada sekitar 152 ranpur (kendaraan tempur) yang nanti akan terlibat dalam kegiatan ini,” ujarnya dalam apel di kawasan Monas.
Menurutnya, Wallakir ini merupakan yang kedua kalinya digelar, dan kali ini untuk mendukung HUT ke-80 TNI yang kembali dilangsungkan di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ia juga menyampaikan rangkaian HUT TNI sebenarnya sudah dimulai sejak kemarin, salah satunya melalui kegiatan TNI Fair.
“Tahun kemarin, HUT ke-79 sudah dilaksanakan di Monas. Tahun ini akan dilaksanakan kembali di silang Monas. Saya ucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan sebelumnya, yang berjalan dengan lancar, aman, dan tertib,” tuturnya.
“Rangkaian kegiatan sudah mulai berjalan dari kemarin. Kemarin ada kegiatan TNI Fair. Dengan demikian, mulai besok kami akan melaksanakan kegiatan latihan-latihan sampai menjelang tanggal 5 Oktober, atau hari pelaksanaannya,” tambah Yusri.
Ia berpesan kepada seluruh unsur yang terlibat baik TNI, Polri, maupun jajaran pemerintahan untuk bekerja sama sebagai satu tim demi menyukseskan perayaan HUT ke-8 TNI.
“Kami mohon kerja samanya. Kita di sini berada dalam satu tim, tidak ada yang ini Polri, ini Pomad, ini Pomal, ini Pomau, ini dari Dishub. Tidak. Kita di sini adalah satu kekuatan. Kita satu saudara, kita satu tim, bagaimana kita menyukseskan kegiatan HUT ke-80 TNI, terutama untuk melayani kegiatan lalu lintas masyarakat yang lewat di sekitar Monas,” tegasnya.
Pada 2023, Presiden Tiongkok Xi Jinping membalas surat dari keluarga Stilwell, serta berharap agar mereka selalu menjaga semangat kerja sama dan memupuk sikap saling memahami antara rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Dalam pesannya, Xi menegaskan, persahabatan sejati antarbangsa berasal dari hubungan antarwarga biasa. Kunjungan keluarga Stilwell ke Tiongkok menunjukkan hubungan yang terjalin pada masa perang terus menjadi inspirasi bagi generasi baru di kedua negara, serta memperkuat kepercayaan dan mendorong dialog di tengah kondisi berat. Delapan puluh tahun berselang, Jalan Stilwell tetap menjadi simbol keberanian, kerja sama, dan solidaritas internasional—mengingatkan kedua negara tentang nilai-nilai persahabatan dan ikatan antarwarga.
Sebagai puncak acara, sebuah patung Jenderal Stilwell berbahan perunggu dan berukuran besar pun diresmikan. Patung ini menampilkan tatapan tajam sang jenderal, serta senapan laras panjang yang tersandang di bahunya. Susan Cole berkata, “Patung ini membuktikan sikap rakyat Tiongkok yang sangat menghargai Jenderal Stilwell, serta menunjukkan perhatian Jenderal Stilwell pada rakyat Tiongkok.” Di acara ini, penyerahan buku dan dokumen bersejarah juga digelar.
Mengunjungi Situs-Situs Bersejarah di Yunnan Pada 5 September, keluarga Stilwell berkunjung ke Yunnan, menelusuri Museum Jalan Stilwell, Houqiao, Jembatan Wanding, serta bagian jalan lama yang masih terawat dengan baik. Dennis Cox bahkan mengumpulkan batu sebagai kenang-kenangan. Mereka lalu singgah di Makam Pahlawan Nasional Tengchong—tempat peristirahatan ribuan tentara Tiongkok dan 19 tentara Amerika—untuk mengenang jasa para pejuang. “Suasana di tempat ini sangat berbeda,” ujar Nancy Millward. “Anak-anak kami harus mempelajari sejarah keluarga dan ikatan yang telah dibina Jenderal Stilwell dengan rakyat Tiongkok.” Di medan pertempuran Songshan, keluarga Stilwell meletakkan karangan bunga untuk para prajurit Tiongkok dan Sekutu, sedangkan gorong-gorong dan bunker yang masih tersisa melukiskan beratnya pertempuran pada 1944.
Pertukaran Budaya dan Pemberhentian Terakhir di Shanghai Perjalanan ini juga mencakup sesi-sesi pertukaran budaya, seperti kunjungan ke SD Datianwan di Chongqing. Di sini, keluarga Stilwell berbagi kisah tentang perang bersama para pelajar, bermain sepakbola, serta membuat kerajinan tradisional.
Tujuh keturunan Jenderal Stilwell lalu menutup kunjungan mereka di Shanghai di bekas kediaman Soong Ching Ling, sosok yang bersahabat erat dengan Jenderal Stilwell. Kunjungan ini sangat menunjukkan ikatan yang telah terbina sebagai sekutu pada masa perang, terus menjaga hubungan persahabatan Tiongkok-AS.
Dalam peninjauan kawasan industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif menyampaikan pemerintah menyampaikan apresiasi atas kinerja pengelolaan sampah lewat Penghargaan Adipura, yang kini memiliki standar penilaian baru.
“Sampai hari ini, sampai jam ini, berdasarkan sistem penilaian yang kami lakukan dengan revitalisasi sistem Adipura kita, tidak satu pun kota yang masuk kriteria untuk mendapatkan Adipura,” kata Menteri Hanif.
Untuk dapat menjalani penilaian Adipura, kabupaten/kota harus memenuhi dua syarat utama yaitu tidak memiliki Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) liar atau ilegal dan syarat TPA di daerah itu harus sudah dijalankan dengan cara controlled landfill atau sanitary landfill, tidak lagi dengan metode open dumping atau menumpuk sampah tanpa diproses lebih lanjut.
Untuk daerah yang masih memiliki TPA open dumping, TPS liar dan pengelolaan sampah masih di bawah 25 persen dan tidak memiliki anggaran dan sarana yang mumpuni, Hanif mengatakan kabupaten/kota itu akan mendapatkan Predikat Kota Kotor.
Langkah itu dilakukan untuk mendorong mencapai target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029, seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Untuk tahun ini, kita diminta menyelesaikan target di angka 51,20 persen sampah terkelola. Secara existing, maka sampah kita berdasarkan hasil pengawasan terakhir, sampah kita baru dikelola paling tinggi 14 persen,” jelas Hanif.
Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada 2024, total terdapat 35,01 juta ton sampah yang dihasilkan secara nasional berdasarkan laporan dari 321 kabupaten/kota.
Dari jumlah tersebut sekitar 61,22 persen di antaranya masuk dalam kategori tidak terkelola dan berpotensi bocor ke lingkungan sekitar.
Pakar kehutanan dari IPB Prof. Sudarsono Sudomo menyatakan selama lebih dari 20 tahun terakhir kontribusi sektor kehutanan dan produksi kayu terhadap ekonomi nasional cenderung mengalami penurunan.
Sejak 1990 hingga 2023, lanjutnya di Jakarta, Selasa, jumlah perusahaan, luas areal, dan produksi kayu terus merosot. Dari sekitar 600 unit usaha di hutan alam, kini hanya tersisa 250-an perusahaan aktif.
Selain itu investasi di sektor kehutanan pun sangat kecil, jauh di bawah sektor perkebunan maupun perikanan.Saat ini investasi PMDN di sektor ini sangat rendah, hanya menghasilkan sekitar 1.500 tenaga kerja per Rp1 triliun.
“Padahal investasi penting untuk menjaga keberlanjutan kapital,tanpa investasi, industri kehutanan akan berhenti,” ujar dia dalam diskusi publik bertajuk “Ketelusuran Industri Kayu Indonesia: Tantangan dan Solusi”.
Menurut Sudarsono salah satu penyebab semakin menurunnya investasi di sektor kehutanan saat ini karena regulasi di sektor kayu cenderung menimbulkan beban biaya dibanding manfaat nyata, khususnya bagi pelaku di lapangan.
Dia menilai setiap aturan hampir pasti menimbulkan beban biaya yang tinggi yang lebih besar dibandingkan manfaat yang didapatkan pelaku industri kehutanan dan produksi kayu.
“Yang kita butuhkan adalah aturan yang tepat guna, bukan aturan yang justru mematikan industri,” katanya.
Senada dengan itu pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan sektor kehutanan dan kayu kini masuk kategori industri sunset, terlihat kontribusinya terhadap PDB turun dari 0,7 persen menjadi hanya 0,36 persen.
Selain itu, lanjutnya dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) kontribusi investasi domestik di sektor kehutanan hanya sekitar 1 persen, sementara asing hanya 0,02 persen.
“Ini menunjukkan rendahnya minat investasi. Padahal kalau dikelola optimal, sektor kayu bisa jadi pengungkit ekonomi,” katanya.
Dia menambahkan meskipun produksi kayu tumbuh, industri pengolahan seperti gergajian dan kayu lapis justru menurun, selain itu kinerja ekspor pun melemah dalam empat tahun terakhir, meski sempat naik dalam satu dekade terakhir.
Sementara itu pengamat kehutanan Petrus Gunarso menyoroti investasi di sektor kehutanan tidak murah karena regulasinya ruwet selain itu tidak ada jaminan keamanan.
Di sisi lain, tambahnya, Kementerian Kehutanan lebih menitikberatkan pada kegiatan memanen kayu atau hasil hutan daripada penanaman hutan produksi.
“Saat ini dari 34 juta hektar hutan produksi sudah habis tinggal lahannnya,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Petrus Gunarso, perlu digalakkannya hutan desa dengan memberdayakan masyarakat desa untuk melakukan penanaman berbagai jenis pohon yang berbeda-beda sesuai potensi daerah.
Menurut dia, perlu ada kerjasama antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memberdayakan masyarakat desa dalam pengembangan hutan produksi atau Social forestry.
“Kalau mau ada investasi di sektor kehutanan harus ada kerjasama. Dalam 20 tahun industri kehutanan bisa bangkit kalau ada yang menanam” katanya
Berbicara dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Selasa, Dubes Dwisuryo menjelaskan bahwa pada pekan kedua September ini, delegasi Indonesia akan mengusulkan pengurangan tarif dengan menawarkan sejumlah komoditas unggulan yang tidak diproduksi di Amerika Serikat, salah satunya minyak sawit.
“Contohnya, Amerika Serikat sangat membutuhkan minyak kelapa sawit. Jadi, jika kita mengekspor minyak sawit, diharapkan tarifnya bisa dikurangi, bukan 19 persen,” katanya.
Komoditas lainnya yang akan ditawarkan Indonesia adalah udang, kayu, dan furnitur, hingga tembaga dan nikel. Indonesia, lanjutnya, juga masih memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor tekstil dan garmen karena memiliki pasar yang besar di Amerika Serikat.
Namun, masih menurut dia, produksi di sektor tersebut masih di bawah 20 persen dari kebutuhan.
“Kita tahu bahwa semua bentuk kerja sama akan membawa keuntungan bagi kedua negara. Misalnya, tekstil dan garmen jadi dari Indonesia memiliki pasar yang besar di Amerika Serikat. Namun, saat ini aktivitas produksi garmen dan pakaian jadi di Indonesia masih belum optimal,” ucapnya.
Kendati tidak menjawab apakah Indonesia akan mengincar penurunan tarif hingga 0 persen, dirinya menekankan harapan bahwa melalui penawaran ekspor komoditas unggulan, Indonesia meyakini bahwa tarif resiprokal dapat kembali diturunkan.
“Kita akan lihat nanti. Saat ini, mari kita beri kesempatan kepada delegasi kita di Amerika Serikat yang sedang berdiskusi dengan pihak AS untuk mencari jalan terbaik bagi kedua negara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dubes Dwisuryo menyampaikan bahwa ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 26 miliar dolar AS (sekitar Rp 426,5 triliun) ke Amerika Serikat pada 2024, sedangkan ekspor Amerika Serikat ke Indonesia hanya sebesar 10 miliar dolar AS (Rp164,4 triliun), yang berarti Indonesia mencatatkan surplus.
Terkait penerapan tarif resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat terhadap lebih dari 50 negara, dirinya menilai bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama ingin menciptakan keseimbangan perdagangan yang lebih baik.
“Indonesia mencatat surplus sebesar 16 miliar dolar AS (Rp262,5 triliun). Saat ini, yang kami pikirkan adalah Amerika Serikat ingin tercipta keseimbangan yang lebih baik, namun Indonesia juga ingin bersama-sama meningkatkan kerja sama ini,” kata dia.
Tarif impor produk Indonesia ke pasar Amerika Serikat (AS) berhasil ditekan menjadi sebesar 19 persen dan jauh lebih baik dari angka awal sebelumnya yang sebesar 32 persen.
Hal tersebut diputuskan dalam kesepakatan tingkat tinggi dari komunikasi langsung Presiden RI Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
Meski tarif 19 persen sudah berlaku sejak 7 Agustus lalu, Indonesia masih berupaya melanjutkan negosiasi di Washington D.C dengan target tarif 0 persen untuk produk-produk tertentu, seiring Amerika Serikat yang masih membuka ruang diskusi.
Purbaya, seusai rapat menteri bersama Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menyebut inflasi baru berpotensi meningkat jika pertumbuhan melampaui kapasitas ekonomi potensial yang berada di kisaran 6,5 hingga 6,7 persen.
“Jadi, masih jauh kalau kita bilang demand pull inflasi akan terjadi. Artinya, pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi, jadi nggak otomatis defisit, APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi, tidak otomatis,” kata peraih gelar MSc dan Ph.D di Purdue University, Amerika Serikat itu.
Ia menambahkan, langkah pemerintah ke depan adalah mempercepat implementasi stimulus agar roda perekonomian dapat bergerak lebih cepat.
“Kebijakan yang ada sekarang belum sepenuhnya berjalan lancar. Rapat tadi memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan program sehingga pertumbuhan bisa lebih cepat,” ujarnya.
Purbaya memilih fokus untuk memastikan program-program berjalan tepat waktu agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat dan sektor swasta terdorong lebih aktif.
“Utamanya, program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” katanya.
“Secara detail kami pelajari terkait dengan poin-poin yang menjadi masukan teman-teman ICW. Kami pelajari terkait dengan poin-poin tersebut,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Sementara itu, Budi mengatakan KPK memandang positif 11 tuntutan antikorupsi yang disampaikan ICW, dan meyakinkan pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi dengan mengoptimalkan partisipasi publik.
“Artinya, selama ini pemerintah, termasuk KPK, dalam menjalankan tugas-tugas pemberantasan korupsi tadi ya tidak hanya soal penindakan, tetapi juga pencegahan dan pendidikan, senantiasa melibatkan masyarakat luas, seluruh elemen bangsa, dalam upaya-upaya pemberantasan korupsi tersebut,” katanya.
Sebelumnya, ICW menyampaikan 11 tuntutan antikorupsi di halaman depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Peneliti ICW Egi Primayoga menjelaskan pihaknya menyampaikan tuntutan tersebut sebagai hasil refleksi terhadap situasi pemberantasan korupsi di Indonesia yang dinilai berkontribusi terhadap peristiwa unjuk rasa pada akhir Agustus 2025.
“Kami juga menyasar pada sistem politik, partai politik, dan juga aparat penegak hukum yang lain. Jadi, hal-hal itu yang kami sampaikan hari ini,” kata Egi.
Berikut 11 tuntutan antikorupsi berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme:
1. Hapuskan sistem politik yang oligarkis. Lepaskan pengaruh elite bisnis super kaya dalam penyelenggaraan negara.
2. Bersihkan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan dari intervensi politik dan mafia hukum.
3. Revisi Undang-Undang KPK. Kembalikan independensi KPK, lepaskan dari kontrol eksekutif, dan keluarkan seluruh polisi dan jaksa dari KPK.
4. Perkuat instrumen hukum pemberantasan Korupsi. Revisi UU Tindak Pidana Korupsi, bahas RUU Perampasan Aset, aturan mengenai konflik kepentingan, aturan mengenai perlindungan korban korupsi, dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal yang prosesnya berpijak pada prinsip partisipasi publik yang bermakna.
5. Hukum pelaku korupsi dari militer melalui pengadilan sipil.
6. Bebaskan setiap penyusunan kebijakan dan pengelolaan anggaran negara dari konflik kepentingan dan nepotisme, serta jadikan kepentingan publik sebagai landasan utama.
7. Permudah syarat pendirian parpol dan musnahkan kartelisasi parpol.
8. Jalankan putusan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan ambang batas demi terciptanya pemilu yang adil dan bersih.
9. Rombak total kabinet. Akhiri politik bagi-bagi kue, hentikan rangkap jabatan, dan pilih kabinet yang berkompeten.
10. Hentikan kebijakan-kebijakan bermasalah yang memboroskan anggaran dan menjadi ladang korupsi: Makan Bergizi Gratis, Danantara, Koperasi Merah Putih, dan lain-lain.
11. Hentikan segala bentuk pembungkaman ruang sipil dan buka partisipasi publik seluas-luasnya.