BLOGBERITA-TERPERCAYA

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan perubahan besar dalam pendekatan perdagangan global negaranya dengan mengesampingkan rencana semula untuk melakukan puluhan kesepakatan dagang bilateral.

Sebagai gantinya, mulai Jumat (4/7/2025), Washington akan mengirimkan surat resmi kepada negara-negara mitra dagang untuk memberitahukan tarif impor baru yang akan mereka hadapi saat memasukkan barang ke pasar AS.

“Kami punya lebih dari 170 negara, dan berapa banyak kesepakatan yang bisa kita buat? Itu sangat jauh lebih rumit,” ujar Trump, seperti dilansir Reuters.

Trump menyebutkan bahwa surat tersebut akan dikirim dalam kelompok 10 negara sekaligus, dengan tarif yang ditetapkan dalam kisaran 20% hingga 30%. Langkah ini menandai penyimpangan dari janji sebelumnya yang ambisius, yakni menyusun hingga 90 perjanjian dagang dalam 90 hari.

Berikut update lain terkait perang dagang Trump, seperti dikutip CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Jumat.

AS Longgarkan Ekspor ke China

AS mulai melonggarkan pembatasan ekspor ke China, termasuk untuk perangkat lunak desain chip dan etana. Langkah ini menandai meredanya ketegangan dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia, menyusul kesepakatan awal pada Mei untuk menyusun kerangka kerja menuju perjanjian dagang yang lebih luas.

Perusahaan teknologi AS seperti Synopsys (SNPS) dan Cadence (CDNS) kini telah diizinkan kembali menjual perangkat lunak desain chip ke pelanggan di China. Selain itu, larangan ekspor etana yang diberlakukan beberapa minggu lalu juga telah dicabut.

Vietnam Dapat Kesepakatan dari AS

Trump pada Rabu mengumumkan telah mencapai kesepakatan dagang dengan Vietnam. Berdasarkan kesepakatan itu, tarif impor atas barang-barang Vietnam akan ditetapkan sebesar 20%, jauh lebih rendah dibanding ancaman tarif 46% pada April lalu.

Namun, Trump menegaskan barang Vietnam yang merupakan hasil “rerouting” dari negara lain, seperti China, akan dikenakan tarif lebih tinggi, yakni hingga 40%. Sebagai imbalannya, banyak produk asal AS akan dibebaskan dari bea masuk saat masuk ke Vietnam.

Jepang Disorot, Ancaman Tarif Meningkat

Trump menyatakan bahwa pembicaraan dagang dengan Jepang memburuk dan menyebut akan menaikkan tarif menjadi “30%, 35%, atau berapa pun angka yang kami tetapkan,” melebihi tarif dasar “Hari Pembebasan” sebesar 24%.

“Mereka sangat tangguh. Anda harus mengerti, mereka sangat manja,” ujar Trump saat mengomentari sikap Jepang.

Uni Eropa Cari Celah Tarif 10%

Uni Eropa telah menyatakan kesediaannya menerima tarif universal sebesar 10% untuk sebagian besar ekspor ke AS. Namun, blok tersebut meminta pengecualian untuk produk farmasi, alkohol, semikonduktor, dan pesawat komersial.

Menurut penasihat perdagangan AS, Bessent, negosiasi dengan Uni Eropa akan berlanjut hingga akhir pekan. Sementara itu, Trump masih mengancam akan memberlakukan tarif hingga 50% bagi blok tersebut jika tak tercapai kesepakatan.

Kanada Cabut Pajak Digital, Lanjutkan Pembicaraan

Kanada memutuskan untuk membatalkan pajak layanan digital yang sebelumnya ditujukan pada raksasa teknologi AS. Keputusan ini membuka jalan untuk melanjutkan pembicaraan dagang dengan Washington, setelah sebelumnya Trump mengancam menghentikannya. Kedua negara kini menargetkan kesepakatan final pada pertengahan Juli.

Mercedes hingga LVMH Tekan Uni Eropa agar Luluh Hadapi Tarif Trump

Sejumlah perusahaan raksasa Eropa seperti Mercedes-Benz Group AG dan LVMH dilaporkan melemahkan posisi negosiasi Uni Eropa terhadap ancaman tarif Presiden AS Donald Trump.

Menurut laporan Bloomberg News, para eksekutif dari industri otomotif dan barang mewah telah menggelar pertemuan tertutup dengan pejabat AS demi melindungi kepentingan bisnis mereka.

Mereka juga mendesak pemerintah Eropa dan Brussels untuk segera mencapai kesepakatan dagang, bahkan menyarankan agar produk-produk ikonik AS, seperti bourbon, dihapus dari daftar barang yang akan dibalas tarif, guna mencegah eskalasi lebih lanjut.

Dorongan ini muncul karena kekhawatiran perusahaan terhadap potensi kerugian besar dan ancaman tarif 50% dari AS yang akan berlaku pada hampir seluruh impor dari Uni Eropa jika kesepakatan tak tercapai sebelum tenggat 9 Juli.

Bessent: Sekitar 100 Negara Terancam Kena Tarif Timbal Balik 10%

Menteri Keuangan AS, Bessent, memperingatkan bahwa sekitar 100 negara kemungkinan akan dikenakan tarif “timbal balik” sebesar 10% jika tidak mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat sebelum tenggat waktu 9 Juli.

“Kita akan melihat bagaimana Presiden ingin memperlakukan negara-negara yang sedang bernegosiasi, apakah ia menilai mereka beritikad baik atau tidak,” ujar Bessent kepada Bloomberg TV.

“Saya pikir sekitar 100 negara akan dikenakan tarif minimum 10%, dan dari situ, semuanya akan berkembang. Jadi, kita akan melihat banyak aksi dalam beberapa hari ke depan,” tambahnya.

Saat berbicara di CNBC pada Kamis, Bessent menegaskan bahwa keputusan memperpanjang tenggat waktu sepenuhnya ada di tangan Presiden Trump.

“Kami akan mengikuti arahan Presiden. Dialah yang akan menentukan apakah negara-negara itu bernegosiasi dengan sungguh-sungguh atau tidak,” katanya. “Saya tidak akan memberikan perpanjangan tarif 10% di televisi nasional, sementara mereka sendiri belum menunjukkan upaya serius untuk mencapai kesepakatan.”

Peringatan ini disampaikan di tengah semakin dekatnya batas waktu 9 Juli, saat tarif baru akan diberlakukan bagi negara-negara yang belum memiliki perjanjian dagang dengan AS.

Komisi XI DPR bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar telah menyelesaikan rapat kerja yang berlangsung hingga tengah malam ini, Selasa (3/7/2025), sekitar pukul 11.05 WIB.

Rapat yang berlangsung mulai pukul 19.53 WIB itu membahas asumsi makro rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026. Namun, hingga akhir rapat ditutup belum ada hasil kesimpulan rapat yang dibacakan oleh pemimpin rapat, yakni Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

“Karena kita masih ada rapat panja dan kita masih ada putaran, nanti kesimpulan di hari Senin,” kata Misbakhun saat menutup rapat.

Selama rapat itu, Sri Mulyani telah memaparkan kondisi perekonomian global, domestik, hingga kinerja APBN sampai Semester I-2025, di samping proyeksi sampai akhir tahun, yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi dan APBN sampai 2026.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga memberikan data-data pendukung terkait itu. Disertai dengan sesi tanya jawab yang disampaikan oleh para anggota Komisi XI DPR.

Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengatakan, asumsi makro yang digunakan dalam RAPBN 2026 desainnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah di rentang 5,2%-5,8%, inflasi 1,5%-3,5%, yield SBN tenor 10 tahun 6,6-7,2%, nilai tukar rupiah Rp 16.500-16.900 per dolar AS, hingga harga minyak mentah Indonesia atau ICP US$ 60-80 dolar per barel.

Sementara itu, untuk lifting minyak 600 ribu-605 ribu barrel, lifting gas 953 ribu-1,17 juta setara minyak per hari, tingkat kemiskinan 6,5-7,5% pada 2026, tingkat pengangguran diperkirakan akan berada di kisaran 4,5-5%, dan rasio gini 0,379-0,382.

Adapun untuk desain APBN 2026, rancangannya ialah defisit yang batas bawahnya 2,48% dan batas atas 2,53% terhadap produk domestik bruto atau PDB, pendapatan negara 11,71% sampai dengan 12,22%, serta belanja negara yang dirancang di kisaran 14,19% hingga 14,75% terhadap PDB.

Detail untuk komponen penerimaan negara ialah penerimaan pajak yang targetnya akan ada di kisaran 8,9%-9,24% PDB, kepabeanan dan cukai 1,18%-1,21% terhadap PDB, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP 1,63%-1,76%, serta hibah 0,002%-0,003% dari PDB.

Sedangkan, untuk detail belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat yang rentang desainnya 11,41% sampai dengan 11,86%, dan transfer ke daerah 2,78% sampai 2,89%. Sementara itu, keseimbangan primer defisitnya akan berada si rentang 0,18% sampai 0,22%, serta pembiayaan 2,48%-2,53%.

Pemerintah Rusia baru-baru ini mengumumkan penjatuhan sanksi terhadap Daimler Truck, produsen truk terbesar di dunia yang juga merupakan pemasok utama militer Jerman. Keputusan ini, yang diresmikan melalui dekret pemerintah, melarang individu dan entitas Rusia untuk melakukan bisnis dengan perusahaan tersebut, termasuk memenuhi kontrak yang sudah ada atau melakukan transaksi keuangan yang menguntungkan Daimler Truck.

Mengutip Russia Today, Rabu (2/7/2025), langkah ini diambil sebagai respons terhadap serangkaian pembatasan yang diberlakukan oleh negara-negara Barat terhadap Rusia menyusul konflik di Ukraina. Daimler Truck menjadi entitas ke-33 yang ditambahkan ke daftar sanksi Rusia sejak Mei 2022, menandakan peningkatan tensi dalam perang ekonomi antara Rusia dan Barat.

Latar belakang masalah ini berakar pada kemitraan strategis yang telah lama terjalin antara Daimler Truck dan raksasa kendaraan Rusia, KamAZ. Sejak tahun 2008, Daimler Truck memiliki 15% saham di KamAZ dan turut memiliki perusahaan patungan. Kemitraan ini menunjukkan hubungan ekonomi yang signifikan antara kedua negara di sektor otomotif.

Namun, eskalasi konflik di Ukraina pada Maret 2022 mengubah dinamika ini secara drastis. Daimler Truck segera menangguhkan operasionalnya di Rusia dan pada akhirnya melepaskan diri dari operasi lokalnya. Ini adalah bagian dari gelombang penarikan diri perusahaan-perusahaan Barat dari pasar Rusia.

“Daimler telah menjual sahamnya dan tidak lagi berpartisipasi dalam aktivitas perusahaan sejak awal tahun 2022,” kata CEO KamAZ, Sergey Kogogin.

Kekosongan yang ditinggalkan oleh produsen Jerman di pasar Rusia sebagian besar telah diisi oleh produsen mobil China . Ini menunjukkan pergeseran signifikan dalam lanskap pasokan dan kemitraan di sektor otomotif Rusia, dengan Beijing mengambil peran yang semakin dominan.

Moskow secara konsisten mengecam sanksi Barat, menyebutnya sebagai tindakan yang melanggar hukum dan tidak efektif dalam mengisolasi ekonomi Rusia. Pandangan ini mencerminkan sikap teguh Kremlin terhadap tekanan internasional.

Penjatuhan sanksi ini juga bertepatan dengan sikap yang semakin keras dari Kanselir Jerman Friedrich Merz terhadap Rusia. Merz menganjurkan peningkatan dukungan militer untuk Ukraina dan penggunaan rudal jarak jauh tanpa batas oleh Kyiv.

Kremlin memandang sikap Merz sebagai eskalasi ketegangan yang berbahaya. Sanksi terhadap Daimler Truck dapat dilihat sebagai respons langsung terhadap kebijakan Jerman yang semakin agresif dalam konflik Ukraina.

Kas138

Konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah masih menjadi perhatian dunia. Dampak eskalasi dari perang antara Iran dan Israel terus diwaspadai kendati perang mulai mereda.

Research Director Prasasti Center for Policy Studies, Gundy Cahyadi menjelaskan bahwa konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dapat berdampak signifikan terhadap postur fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Menurutnya, hal tersebut disebabkan oleh pergerakan minyak dunia yang tidak pasti.

Seperti yang diketahui, sebelum tensi geopolitik meluap, harga minyak dunia berada di kisaran US$ 70 per barel. Sementara dalam asumsi makro APBN 2025, harga minyak dunia US$ 82 per barel. Dengan demikian, pada awal tahun Indonesia memiliki ruang fiskal yang besar akibat harga minyak dunia yang dibawah asumsi makro APBN 2025.

“Karena kalau kita telusuri 3 bulan terakhir, itu mungkin Indonesia mempunyai ruang fiskal yang sebenarnya cukup banyak. Karena harga minyak dunia itu relatif rendah,” ujar Gundy dalam konferensi pers, Senin (30/6/2025).

Namun harga minyak dunia sempat melonjak tinggi ketika perang bereskalasi beberapa pekan lalu. Menurut Gundy, kenaikan drastis harga minyak bumi dapat berdampak besar terhadap APBN.

“Dan itu kita melihat beberapa hari setelah 13 Juni yang lalu, itu sempat harga minyak dunia itu meningkat drastis, dan itu sebenarnya sensitifitasnya lebih kepada apa yang akan terjadi terhadap anggaran APBN di Indonesia,” ujar Gundy.

Dari sisi pasar keuangan, Gundy menilai situasinya masih cukup stabil. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak meningkat ataupun menurun secara drastis serta kepercayaan investor global masih terpercaya.

“Asing di pasar obligasi merupakan salah satu yang paling penting, ya itu masih ada, jadi it’s still contained, tapi itu tadi the conflict is on going, dan mungkin kita perlu melihat ini kedepannya,” ujarnya

Kepala Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Rafael Grossi mengungkapkan bahwa Iran masih memiliki cadangan uranium yang cukup besar untuk menciptakan hingga sembilan bom nuklir, meskipun fasilitas nuklirnya sempat dihantam serangan dari Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Dalam laporan Al Jazeera yang mengutip wawancara CBS News pada Sabtu (28/6/2025), Grossi menjelaskan, meskipun sejumlah fasilitas penting Iran mengalami kerusakan akibat serangan, sebagian masih tetap beroperasi. Ia menyebut, pengayaan uranium bisa segera dimulai kembali dalam waktu dekat.

“Mereka bisa memiliki, Anda tahu, dalam hitungan bulan, saya katakan, beberapa kaskade sentrifus berputar dan menghasilkan uranium yang diperkaya. Itu bahkan bisa lebih cepat,” kata Grossi, melansir Al Jazeera, Minggu (29/6/2025).

Grossi juga menyoroti persediaan uranium yang telah diperkaya hingga 60%, atau hanya sedikit di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Jika Uranium itu dimurnikan lebih lanjut, kata Grossi, persediaan itu secara teoritis cukup untuk membuat lebih dari sembilan bom nuklir.

Namun, ia mengakui masih ada ketidakjelasan soal kondisi bahan Uranium tersebut pasca-serangan. “Harus ada klarifikasi pada suatu saat,” katanya, menanggapi kemungkinan bahwa sebagian dari persediaan itu telah dipindahkan atau hancur.

Pernyataan Grossi ini disampaikan hanya beberapa hari setelah Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengklaim serangan militer yang dilancarkan bulan ini telah berhasil menghambat program nuklir Iran untuk waktu yang sangat lama.

“Selama beberapa dekade,” tegas Trump dalam pernyataannya sebelumnya.

Di sisi lain, laporan CNBC International pada Minggu (29/6/2025) menyebutkan bahwa pemerintahan Trump tengah mempertimbangkan pemberian insentif ekonomi kepada Iran sebagai imbalan atas penghentian peningkatan uranium dalam beberapa hari terakhir.

Proposal sementara tersebut juga akan memungkinkan Iran menerima bantuan dari negara-negara regional untuk memungkinkan Teheran membangun program nuklir sipil, yang memberikan Teheran akses hingga US$30 miliar.

Permintaan tersebut merupakan salah satu dari banyak ide yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah.

Kesepakatan potensial tersebut akan menandai pembalikan besar dalam kebijakan Presiden Trump, yang menarik AS keluar dari kesepakatan nuklir pemerintahan Obama dengan Iran pada tahun 2018 dengan alasan keringanan sanksi dan pencairan aset Iran telah memberikan dana segar bagi rezim Iran untuk melanjutkan kegiatan jahatnya.

Namun, belum jelas apakah proposal keuangan atau negosiasi apapun antara AS dan Iran akan berlanjut.

Dalam sebuah posting Truth Social pada Jumat malam, Trump mengatakan bahwa ia “tidak pernah mendengar ide konyol ini dan itu hanya HOAX lain yang dikeluarkan oleh berita palsu,” ujar Trump dikutip Minggu (29/6/2025).

Korea Selatan secara resmi akan menutup tambang batu bara terakhir yang dikelola negara mulai 1 Juli 2025 nanti. Hal itu menandai berakhirnya era tambang batu bara Dogye yang pernah menjadi pendorong ekonomi regional dan berkembang pesat.

Pada tahun 1960-an dan 70-an, komunitas batu bara ini sempat berkembang pesat di tengah booming yang mengubah wilayah ini menjadi simbol kemakmuran kelas pekerja.

Masa keemasan industri batu bara dimulai dengan adanya undang-undang tahun 1961 yang membuka jalan bagi pengembangan tambang berskala besar. Pada tahun 1966, batu bara memasok 45,7% energi primer Korea, yang menjadikannya sumber energi yang dominan di negara tersebut.

“Uang mengalir dengan cepat. Bar-bar mahal didirikan di kota-kota pertambangan, dan ada banyak cerita tentang pelanggan yang meninggalkan tip dengan menyalakan kipas angin listrik dan melemparkan segenggam uang tunai dari karung goni ke udara,” mengutip Korea Times, Sabtu (28/6/2025).

Era Tambang Batu Bara Berakhir Pekan Depan

Tambang Batu Bara Dogye di Samcheok, Provinsi Gangwon menjadi tambang batu bara terakhir yang dioperasikan oleh perusahaan milik negara. Tambang tersebut akan ditutup pada hari Senin, yang secara efektif mengakhiri industri pertambangan batu bara publik Korea.

Seperti diketahui, batu bara merupakan sumber energi utama selama Korea berupaya membangun perekonomian setelah Perang Korea 1950-53. Pemerintah memprioritaskan perluasan infrastruktur kereta api dan energi, yang meningkatkan produksi batu bara. Sebelum perang, kayu bakar merupakan sumber bahan bakar utama, tetapi penggundulan hutan pada masa perang menyebabkan kekurangan bahan bakar yang parah, sehingga mempercepat peralihan ke batu bara.

Batu bara juga merupakan komponen utama dari “yeontan,” briket yang banyak digunakan untuk menghangatkan rumah-rumah di Korea dari tahun 1950-an hingga 1980-an, yang menjadi tulang punggung kehidupan musim dingin bagi sebagian besar penduduknya.

Bagi banyak orang Korea, pemandangan briket batu bara yang menyala di musim dingin, dan risiko keracunan karbon monoksida yang selalu ada, tetap menjadi bagian yang jelas dari ingatan nasional, bahkan bagi mereka yang tidak pernah mengalaminya. Adegan tersebut merupakan motif yang akrab dalam drama dari film Korea yang berlatar belakang dekade pascaperang.

Produksi batu bara Korea mencapai puncaknya pada tahun 1988 dengan jumlah tertinggi sepanjang masa yaitu lebih dari 24,2 juta ton. Namun puncaknya hanya berlangsung sebentar hingga industri ini segera mengalami penurunan tajam.

Tergantikan Gas Alam Cair

Setelah mengalami lonjakan tajam harga minyak dunia selama dua kali guncangan minyak, pemerintah Korea berusaha mengurangi ketergantungannya pada minyak bumi. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah mulai memasok gas alam cair ke wilayah metropolitan Seoul pada tahun 1987. Selanjutnya, pada tahun 1989, Korea meluncurkan rencana restrukturisasi besar-besaran untuk menutup tambang batu bara yang tidak menguntungkan.

Penurunannya berlangsung cepat dan dramatis. Antara tahun 1989 dan 1996, yang mana sebanyak 334 tambang batu bara ditutup. Pada tahun 1992, permintaan batu bara anjlok menjadi 10,74 juta ton atau hanya sepertiga dari puncaknya enam tahun sebelumnya.

Mulai minggu depan, satu-satunya tambang batu bara yang tersisa yang beroperasi di Korea adalah Tambang Kyungdong Sangdeok yang dikelola oleh swasta, yang juga terletak di daerah Dogye, Samcheok.

Nuklir Kini Jadi Sumber Energi Utama

Batu bara terus kehilangan pijakan dalam bauran energi Korea. Batu bara telah menjadi sumber utama pembangkit listrik Korea sejak tahun 2007, tetapi tahun lalu diambil alih oleh tenaga nuklir di tengah-tengah pergeseran yang lebih luas ke arah kebijakan ramah lingkungan dan ketergantungan yang lebih besar pada energi nuklir.

Kementerian Perdagangan, Industri, dan Energi mengatakan, tenaga nuklir kini menjadi sumber listrik utama di negara ini, dengan porsi 31,7% dari total produksi listrik.

Meskipun tenaga batu bara masih menempati urutan kedua sebesar 28,1%, namun hal ini tidak terlalu berpengaruh pada industri batu bara domestik Korea. Sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara mengandalkan batu bara bitumen impor, yang memiliki efisiensi pembakaran yang lebih tinggi. Sebaliknya, sebagian besar batu bara yang diproduksi di dalam negeri adalah antrasit, yaitu jenis yang tidak disukai untuk pembangkit listrik skala besar.

Seorang pejabat di Korea Coal Corp. mengatakan kepada The Korea Times, semua pekerja di Tambang Batu Bara Dogye akan pensiun.

“Usia rata-rata pekerja kami sekitar 55 tahun. Beberapa sudah memasuki usia pensiun, sementara yang lain masih relatif muda – di akhir 30-an hingga awal 40-an,” kata pejabat tersebut.

Pabrikan mobil listrik asal China yakni Neta yang baru saja masuk pada pasar mobil listrik Indonesia saat ini berada di ambang kebangkrutan.

Melansir Reuters dari Detik Oto, pemilik merek Neta, Zhejiang Hozon New Energy Automobile mengungkapkan bahwa pihaknya berada di ambang kebangkrutan. Hal itu juga dilaporkan oleh media lokal China CCTV.

Dilaporkan, beberapa showroom Neta di Shanghai China juga telah ditutup.

“Menurut platform pengungkapan kebangkrutan perusahaan nasional China, seorang kreditor bulan lalu mengajukan petisi kebangkrutan terhadap perusahaan tersebut,” dilansir Reuters dari Detik Oto, dikutip Jumat (27/6/2025).

Dikutip situs berita Thailand The Nation, seorang kreditor, Shanghai Yuxing Advertising telah mengajukan petisi kebangkrutan terhadap Hozon. Kreditor itu mengutip biaya pencetakan pameran yang belum dibayar.

Neta di Indonesia

Persaingan kendaraan listrik di Indonesia berlangsung ketat. Terbaru, brand mobil asal China Neta resmi menutup dilernya yang berada di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Padahal, diler ini merupakan diler pertama Neta di Indonesia dan baru beroperasi kurang lebih hanya 1,5 tahun, yakni sejak 9 November 2023.

“Tutupnya per April 2025 ini,” kata Brand PR & Digital Manager Neta Auto Indonesia Frietz F Roboth kepada CNBC Indonesia, Selasa (29/4/2025).

Frietz menyebut penyesuaian operasional pada dealer NETA NEV Kelapa Gading merupakan bagian dari keputusan strategis yang diambil berdasarkan pertimbangan bisnis yang telah dikaji secara menyeluruh.

“Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dan diambil dengan mengedepankan kepentingan pelanggan serta kesinambungan layanan purna jual ke depannya,” kata Frietz.

Diler ini memiliki fasilitas Direct Current (DC) Fast Charging Station dengan daya 47 KW, di mana pengguna mobil listrik NETA dapat mengisi daya dari 30 hingga 80 persen hanya dalam waktu 30 menit saja.

“Tentunya, keputusan bisnis ini tidak memengaruhi komitmen NETA Auto Indonesia dalam mendukung pertumbuhan industri kendaraan elektrifikasi di Tanah Air. Kami tetap berkomitmen penuh untuk menghadirkan produk dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia, serta terus memperkuat jaringan dan kehadiran kami secara nasional,” katanya.

Luas lahan diler pertama Neta ini mencapai 1.628 m2 yang tak hanya menawarkan layanan transaksi pembelian unit, pemeriksaan dan perbaikan kendaraan, serta pembelian suku cadang dan aksesori, melainkan juga punya fasilitas workshop lengkap seperti 6 Maintenance Bay, peralatan spesial seperti Hydraulic Battery Lifter, Insulated Tools, Special Diagnostic Instrument, dan Motor and reducer disassembly lift.

“Kami juga ingin menegaskan bahwa seluruh benefit dan hak konsumen-termasuk garansi kendaraan, layanan Emergency Road Assistance (ERA), layanan Home Service, serta akses terhadap riwayat servis kendaraan-akan tetap berlaku secara penuh tanpa pengecualian. Pelanggan tetap dapat melanjutkan seluruh layanan tersebut melalui dealer resmi NETA di manapun,” kata Frietz.

Jika berkaca dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil Neta di Indonesia sepanjang Januari-Maret 2025 memang tidak menggembirakan, yakni hanya 198 unit, bahkan di bulan Maret lalu hanya menjual 55 unit.

Sementara itu di negara asalnya yakni China juga sudah ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pegawai Neta, Dilansir dari Car News China, salah satu sumber menerangkan bahwa sebanyak 200 tenaga kerja sudah menandatangani surat pengunduran diri dari total 1.700 orang pekerja. Hal ini merupakan dampak dari merosotnya penjualan mobil listrik Neta.

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sudah berulang kali melakukan pertukaran dokumen negosiasi tarif dagang, menjelang batas akhir negosiasi yang jatuh pada 8 Juli 2025, atau 90 hari setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan pengenaan tarif resiprokal kepada negara-negara mitra dagang utamanya pada awal April 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun sudah mengadakan pertemuan beberapa kali dengan Menteri Keungan AS Kenneth Homer Bessent dan Duta Besar United States Trade Representative untuk membahas dokumen negosiasi tarif itu. Teranyar, pertemuan dilakukan secara virtual kemarin.

Airlangga mengatakan, selama pertemuan dan beberapa kali pertukaran dokumen negosiasi tarif itu, pemerintah Amerika Serikat tidak mengajukan tambahan permintaan terhadap Indonesia. Permintaan utama pemerintah AS saat mengenakan tarif resiprokal 32% ke Indonesia sebatas menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.

“Tidak (ada permintaan baru dari AS), dan kemarin sudah disampaikan, menurut mereka (dokumen negosiasi RI ke AS) cukup merepresentasi keinginan Amerika,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Dengan catatan positif itu, Airlangga mengatakan, pemerintah Indonesia kini sifatnya tinggal menunggu keputusan Presiden AS Donald Trump terkait kerja sama perdagangannya ke depan. Namun, ia optimistis Trump tetap akan menjalin hubungan dagang yang sehat dengan Indonesia.

“Tetapi dari pembicaraan kemarin cukup positif. Jadi sebetulnya kan kita sudah beberapa kali tukar dokumen dengan USTR dan juga Commerce Secretary Howard Lutnick juga sudah berbicara juga,” tegas Airlangga.

Apalagi, Airlangga melanjutkan, Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prabowo Subianto telah mengadakan pembicaraan khusus pada pekan lalu terkait negosiasi tarif itu. Namun, ia enggan mengungkapkan secara rinci isi pembicaraan, termasuk lokasi dan tanggal tepatnya.

“Jadi sebetulnya kita sudah bicara antar menteri dan antar Presiden sudah bicara. Kita tunggu perkembangan selanjutnya saja,” papar Airlangga.

Gencatan senjata antara Israel dan Iran kini berlaku setelah konflik 12 hari. Namun, pertanyaan besar yang tersisa adalah apakah perang ini benar-benar telah usai dan siapa pihak yang sesungguhnya diuntungkan dari eskalasi militer dramatis tersebut.

Perang singkat yang disebut oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sebagai “Perang 12 Hari” ini diakhiri dengan gencatan senjata total. Meskipun pertempuran langsung telah berhenti, kedua belah pihak, baik Israel maupun Iran, sama-sama mengklaim kemenangan.

Iran menggelar perayaan di jalan-jalan untuk merayakan apa yang mereka sebut sebagai “kemenangan besar” dan perlawanan heroik. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim sebuah “kemenangan untuk generasi mendatang”.

Al Jazeera menganalisis bahwa Israel berhasil mencapai tujuan taktisnya dengan merusak target-target di permukaan wilayah Iran secara signifikan. Namun, klaim AS bahwa fasilitas nuklir bawah tanah Iran telah hancur total belum dapat diverifikasi secara independen dan membutuhkan inspeksi di lokasi untuk pembuktian.

Sementara itu, Iran, meskipun menderita kerusakan, berhasil mengubah kalkulasi strategis di kawasan. Dengan membalas secara langsung melalui serangan rudal dan drone, Iran menunjukkan bahwa mereka tidak akan lagi hanya mengandalkan proksi dalam konfrontasi di masa depan. Hal ini menandai pergeseran dari perang bayangan ke potensi konfrontasi langsung antarnegara.

Para pakar menilai bahwa gencatan senjata ini hanyalah sebuah jeda, bukan sebuah perjanjian damai yang menyelesaikan akar permasalahan. Masa depan program nuklir Iran menjadi salah satu isu sentral yang akan menentukan arah perdamaian.

Ali Ansari, seorang profesor sejarah Iran di Universitas St Andrews, memberikan pandangannya kepada Al Jazeera mengenai kemungkinan langkah Iran selanjutnya.

“Itu sangat bergantung pada dinamika di dalam negeri dan bagaimana setiap langkah mundur dirumuskan, tetapi sudah ada seruan untuk menghentikan pengayaan uranium dari para aktivis di dalam negeri,” tuturnya.

Seberapa besar kemungkinan serangan lain terhadap Iran?

Apa yang Israel dan Iran sepakati adalah gencatan senjata. Mereka belum berdamai. Mengenai program nuklir Iran, para ahli mengatakan bahwa secara umum, ada dua kemungkinan jalan ke depan.

Pertama yakni inspeksi PBB terhadap fasilitas nuklir Iran. Hal ini mungkin menyerupai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) mantan Presiden AS Barack Obama tahun 2015, dapat membantu Tehran meredakan tekanan global terhadap programnya, meskipun Trump yang menarik diri dari JCPOA, bukan Iran.

Di sinilah kekuatan Eropa dapat berperan. Tiga dari mereka, Inggris, Prancis, dan Jerman, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada tanggal 20 Juni, bersama dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, dalam upaya untuk menghindari serangan AS.

Tawaran itu sejauh ini gagal, tetapi meski begitu, UE dirasa dapat bertindak sebagai penyeimbang kekuatan keras AS-Israel.

“Iran akan mencoba melibatkan Eropa secara diplomatis dengan mengusulkan peningkatan pemantauan dan membuat komitmen dalam program nuklirnya,” tutur Ioannis Kotoulas, dosen geopolitik di Universitas Athena.

“AS dapat menerima program nuklir damai. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah mengatakannya. Kemungkinannya adalah AS tidak akan mencoba memaksakan perubahan rezim,” katanya. “Eropa sekarang menjadi satu-satunya jalan keluar bagi Iran. Rusia tidak dapat diandalkan.”

Di sisi lain, kemungkinan kedua yakni AS akan kembali bergabung dengan Israel dalam mengebom fasilitas nuklir Iran saat mereka seharusnya sedang merundingkan kesepakatan. Hal ini tergantung poin-poin yang mungkin akan dibicarakan antara Eropa dan Tehran.

“Itu benar-benar bergantung pada dinamika di dalam negeri dan bagaimana setiap upaya pengurangan itu dirumuskan, tetapi sudah ada seruan untuk menghentikan pengayaan uranium dari para aktivis di dalam negeri,” kata Ali Ansari, seorang profesor sejarah Iran di Universitas St Andrews.

Kera4D

Proses pencarian pengganti Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengalami percepatan signifikan di tengah lonjakan eskalasi militer dengan Israel dan Amerika Serikat.

Lima sumber yang mengetahui langsung diskusi-diskusi internal menyebut kepada Reuters bahwa komite rahasia beranggotakan tiga ulama senior, yang dibentuk oleh Khamenei sendiri dua tahun lalu, kini mengintensifkan perencanaan suksesi.

Khamenei, yang kini berusia 86 tahun, dilaporkan telah mengungsi bersama keluarganya dan berada di bawah perlindungan pasukan elite Garda Revolusi, Vali-ye Amr. Ia menerima pengarahan rutin mengenai perkembangan diskusi suksesi, menurut seorang pejabat keamanan tinggi Iran.

“Jika Khamenei terbunuh, sistem pemerintahan akan segera menunjuk penerusnya untuk menunjukkan stabilitas dan kesinambungan,” ujar salah satu sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengingat sensitivitas isu ini, dikutip Selasa (24/6/2025).

Dua Nama yang Mencuat

Dalam diskusi internal, dua kandidat utama muncul sebagai calon kuat pengganti Khamenei: Mojtaba Khamenei (56), putra sang pemimpin tertinggi, dan Hassan Khomeini (53), cucu dari pendiri Republik Islam Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Mojtaba Khamenei dikenal sebagai figur konservatif yang memiliki pandangan serupa dengan ayahnya dalam berbagai isu, mulai dari sikap keras terhadap oposisi hingga terhadap negara-negara Barat. Ia tak pernah memegang jabatan resmi dalam pemerintahan Iran, namun diyakini berpengaruh kuat sebagai pengatur akses ke Khamenei.

Sebaliknya, Hassan Khomeini dikenal lebih moderat dan memiliki hubungan dekat dengan faksi reformis yang mengadvokasi pelonggaran sosial-politik. Meski demikian, ia tetap dihormati oleh ulama senior dan Garda Revolusi karena garis keturunannya.

Sabtu lalu, sebelum fasilitas nuklir Iran dibombardir AS, Hassan menyatakan dalam pesan publik: “Saya sekali lagi menyatakan dengan rendah hati bahwa hamba kecil dan tidak berarti ini siap hadir dengan bangga di medan mana pun yang Anda anggap perlu.”

Lima sumber menyebut bahwa di tengah konflik terbaru dengan Israel dan Amerika, nama Hassan Khomeini menguat karena dianggap sebagai figur yang bisa menghadirkan wajah yang lebih bisa diterima baik secara domestik maupun internasional.

Dinasti dan Keterbukaan Politik

Meski Mojtaba disebut sebagai pilihan kesinambungan, sejumlah pihak di internal kekuasaan menyadari bahwa penerus bergaris keturunan langsung dari Khamenei bisa memunculkan kekhawatiran rakyat Iran akan kembalinya sistem monarki yang justru ditumbangkan Revolusi Islam Iran pada 1979. Bahkan, Khamenei sendiri disebut beberapa kali menolak ide suksesi dari ayah ke anak.

“Apakah Republik Islam akan bertahan atau tidak, yang jelas akan menjadi sangat berbeda, karena konteks eksistensinya telah berubah secara mendasar,” kata analis politik Iran berbasis di London, Hossein Rassam.

Ia menilai Hassan Khomeini bisa menjadi figur transisi yang membawa perubahan pelan namun stabil.

Namun begitu, Khomeini sebelumnya sempat dilarang mencalonkan diri dalam pemilu Majelis Ahli pada 2016 oleh Dewan Penjaga yang didominasi faksi garis keras. Para perancang suksesi menyadari bahwa meski memiliki daya tarik luas di dalam negeri, ia juga membawa risiko politik internal dari kelompok konservatif.

Tantangan Penunjukan Pemimpin Baru

Ancaman terhadap Khamenei bukan hanya berasal dari usianya yang menua, tetapi juga dari luar negeri. Presiden AS Donald Trump pekan lalu mengeklaim di media sosial bahwa pihaknya mengetahui lokasi persembunyian Khamenei.

“Kami tahu persis di mana si ‘Pemimpin Tertinggi’ itu bersembunyi. Dia target yang mudah,” tulisnya.

Situasi menjadi makin genting sejak pembunuhan pemimpin Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah oleh Israel pada September lalu, serta serangan rudal terbaru AS terhadap fasilitas nuklir Iran.

Jika Khamenei wafat, instalasi pemimpin baru bisa menjadi proses yang penuh tantangan. Sejumlah komandan senior Garda Revolusi telah terbunuh dalam serangan udara Israel, yang dapat memperumit transisi kekuasaan mengingat militer elite itu selama ini berperan penting menjaga otoritas pemimpin tertinggi.

“Bisa saja muncul nama yang tidak dikenal, dan hanya dijadikan boneka oleh Garda Revolusi,” kata Ali Vaez dari International Crisis Group. Ia mengingatkan bahwa pemimpin baru bisa saja tidak memiliki kekuatan sekuat Khamenei.

Tantangan Legitimasi

Secara konstitusional, pemimpin tertinggi Iran dipilih oleh Majelis Ahli yang beranggotakan 88 ulama senior. Anggota majelis ini dipilih melalui pemilu nasional, namun hanya kandidat yang disetujui oleh Dewan Penjaga, yang berpihak pada Khamenei, yang bisa maju.

Sumber menyebut bahwa selain Mojtaba dan Hassan, beberapa nama lain telah tersingkir dari bursa suksesi. Mantan Presiden Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter tahun 2024, sedangkan tokoh senior seperti Hashemi Rafsanjani dan Mahmoud Hashemi Shahroudi telah wafat sebelumnya.

Ayatollah Sadegh Amoli Larijani juga disebut telah tersisih dari perhitungan. Nama lain seperti Ayatollah Alireza Arafi masih disebut, namun dianggap tidak sekuat dua kandidat utama.

Proses suksesi ini mencerminkan sejarah Iran saat Ruhollah Khomeini wafat pada 1989. Saat itu, Khamenei yang hanya seorang ulama menengah dan mantan presiden, dipilih meski awalnya diragukan banyak kalangan.

Namun dalam waktu tiga dekade, ia berhasil memusatkan kekuasaan dan mengandalkan Garda Revolusi untuk menekan lawan-lawan politiknya.

Kini, siapapun yang menggantikan Khamenei akan menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks, baik dari dalam negeri yang dilanda krisis ekonomi dan ketidakpuasan rakyat, maupun dari luar negeri yang terus menekan Iran melalui sanksi dan tekanan militer.

Kas138